Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat menertibkan kawasan Kalijodo di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga kawasan hiburan malam itu pun menolak.
Mereka akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan DPD DKI Jakarta. Jika para wakil rakyat itu tak mendukung, mereka akan mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK.
"Kalau sampai hari ini kami belum menerima surat dari DPRD, kami akan ke DPRD besok, ke DPD DKI. Kalau tidak juga, kami akan mengirim (surat) ke Pak JK," ujar kuasa hukum masyarakat Kalijodo, Razman Arif Nasution, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Razman mempertanyakan sikap Ahok yang tak mencerminkan seorang pemimpin. Sikap Ahok yang dinilai arogan karena enggan berbicara dengan warga Kalijodo, dianggap sebagai bentuk tindakan kesewenang-wenangan.
Baca Juga
Advertisement
"Pertanyaan saya jika SP1 dikeluarkan tapi enggak mau dialog, kemudian mengatakan mau bongkar sendiri atau SP2 lalu SP3 lalu dibongkar, apa maksudnya?" tanya Razman.
Razman membantah jika ada warga yang dipaksa melawan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, isu intimidasi sejumlah preman agar warga tak mau pindah ke rumah susun (Rusun) tidak lah benar.
"Terkait dengan adanya intimidasi, itu hanya provokatif. Tidak benar ada preman yang mengintimidasi orang supaya jangan mau pindah atau jangan mau patuh dengan edaran dari gubernur. Itu tidak ada," jelas Razman.
Dari pantuan Liputan6.com, situasi di Kalijodo kini masih kondusif. Namun banyak riungan-riungan warga. Mereka membahas tindakan dan apa yang akan mereka lakukan, jika Ahok tetap akan menertibkan kawasan yang disebut-sebut sudah ada sejak abad 18 itu sebagai kawasan hijau.
