Liputan6.com, Jakarta - Upaya intimidasi dan rekayasa terhadap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar diduga kembali terjadi jelang pelaksanaan Munas partai itu. Seperti diungkapkan Bendahara Umum Golkar kubu Munas Bali, Bambang Soesatyo.
Politikus yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan, tadi malam (Rabu, 17/2/2016) telah dilakukan pertemuan di kediaman salahsatu elite kader Golkar dengan para Ketua DPD I Golkar.
Di pertemuan, lanjut Bamsoet, dihasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, para calon ketua umum (Caketum) dipersilahkan melaksanakan silaturrohmi/ penyampaian visi misinya kepada DPD II Golkar se-Indonesia. Namun harus di bawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar tingkat Propinsi.
Kepada DPD I dan II Golkar se-Indonesia, dalam menerima Caketum siapapun, harus didasarkan kepada sikap kebersamaan, bukan atas dasar transaksional.
Baca Juga
Advertisement
Ketiga, DPD I dan II Golkar di dalam menerima sosialisasi dari Caketum, tidak dibenarkan membuat/memberikan surat dukungan kepada salah satu Caketum.
Keempat, DPD I Golkar diberikan kewenangan penuh untuk mengendalikan, mengkordinasikan dan mengatur DPD II Golkar daerahnya.
Karena apabila ada DPD II Golkar yang melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengatahun DPD I Golkar, maka DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD/ART.
"Pertanyaan saya, apakah poin 1,2 dan 3 itu, ada dan diatur dalam AD/ART? Sehingga sanksinyanya seperti tertuang dalam point 4 menggunakan sanksi organisasi sesuai AD/ART?" tegas Bambang melalui keterangan tertulisnya pada liputan6.com, Kamis (18/2).
Karena itu, Bamsoet juga mengajak seluruh kader Golkar agar bersama dirinya mengingatkan kader Golkar lainya agar tidak terlalu gegabah dan ngotot. Karena partai baru saja melakukan rekonsilasi dari perpecahan akibat hal-hal yang dilakukannya seperti di atas.
"Demokrasi intimidasi dan rekayasa harus segera kita akhiri dan semoga itu tidak terjadi i dalam tubuh Golkar," tandas Bambang.
