Liputan6.com, Jakarta - Dua kubu Partai Golkar sepakat menggelar musyawarah nasional dan memilih ketua umum yang baru. Namun, belakangan beredar kabar adanya politik uang dalam bursa caketum itu.
Ketua DPP Golkar hasil munas Riau, Nurdin Halid mengaku mendapatkan laporan dari seorang pengurus DPD II mengenai politik uang jelang pemilihan ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar.
Menurut Nurdin, pengurus DPD II tersebut mengaku akan diberi S$ 10.000 atau sekitar Rp 950 juta jika memberikan surat dukungan kepada seorang bakal calon.
"Pengakuan DPD II, dia dijanjikan S$ 10.000 untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi di Jakarta, Kamis 18 Februari 2016.
Baca Juga
Advertisement
Sayangnya, Nurdin tak mau mengungkapkan identitas pengurus DPD II ataupun caketum yang dimaksud. Sebab, saat ini belum ada bukti kuat atas pengakuan itu.
Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo juga mendengar kabar soal bagi-bagi dolar jelang pemilihan calon ketua umum. Mulai dari senilai Rp 5 juta hingga Rp 1-2 miliar.
"Kalau soal rumor, saya juga mendapat informasi ada caketum yang bagi-bagi uang mulai Rp 5 juta hingga US$ 20.000 dan menjanjikan Rp 1-2 miliar untuk satu suara saat pemilihan nanti. Entah benar entah tidak namanya juga rumor atau informasi," ujar Ketua Komisi III DPR itu.
Sementara, salah satu calon Ketua Umum Golkar Mahyudin mengaku tidak tahu soal kabar tersebut. Namun, dia meminta agar masalah ini tak dibawa ke ruang publik.
"Harusnya jadi catatan dan diselidiki. Perlu selidiki secara hukum. Kalau di Golkar kan banyak pejabat, kalau dia dikasih S$ 10.000 itu apakah masuk gratifikasi atau tidak," ungkap Wakil Ketua MPR itu.
Mahyudin pun berharap tidak ada politik uang jelang munas. "Saya tidak punya duit kalau seperti itu, jadi sudah pasti kalau saya menjual pikiran, visi, dan misi mengangkat (Golkar)," ujar Mahyudin.
