Liputan6.com, Jakarta - Rencana penertiban kawasan Kalijodo terus mendapat perlawanan. Ratusan warga Kalijodo kini mendatangi pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meminta perlindungan agar penertiban bisa ditunda atau dibatalkan.
Pengacara warga Kalijodo Razman Arif Nasution meminta warga tenang dan tidak anarkis dalam menghadapi permasalahan ini. Tapi, dia juga tidak bisa menahan keputusan warga yang menolak penggusuran hingga berujung kericuhan.
"Ini kan sebagian PSK, kalau PSK itu kan urat malunya sudah putus. Mereka bisa telanjang demo 1.000 orang bagaimana," kata Razman saat bertemu pimpinan DPRD DKI Jakarta, di ruang rapat lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Baca Juga
Advertisement
Razman membantah adanya warga Kalijodo yang bersedia pindah dari rumahnya ke rumah susun. Dia meminta Pemprov harus memeriksa kembali identitas warga yang mengaku bersedia pindah jika benar merupakan warga Kalijodo.
"Ada informasi kalau ada 36 KK yang ingin pindah ke rusun, itu tidak benar. Tidak ada satupun karena KK semua ada di saya. Mungkin itu orang lain. Tidak ada satu orang pun bersedia pindah," imbuh Razman.
Dia mengatakan, wajar warga Kalijodo menolak penertiban ini karena sudah memiliki dokumen sah dalam menggunakan tanah milik negara. Ada tanda tangan pejabat setingkat lurah hingga wali kota pada zaman itu. Ada sekitar 1.300 KK yang memiliki dokumen.
"Tapi Ahok tidak peduli. Dia menolak dialog. Ibarat jual HP sama orang. Saya kira kalau ini tidak diatasi dia akan semena-mena, maka dari itu kami berharap dari aparat juga netral. DPRD juga harus turun tangan," Razman menandaskan.
