Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang penyelesaian dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penyelesaian masalah tersebut untuk memperbaiki iklim investasi di kota tersebut. Adanya dualisme tersebut membuat 30 persen perusahaan atau pabrik asal negara lain ingin hengkang dari Batam.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengaku, pemerintah akan bekerja keras supaya Batam kembali menjadi surga investasi bagi para penanam modal domestik maupun asing. Langkah yang dilakukan, mengakhiri dualisme kewenangan di Batam.
"Kita sudah bahas, sudah ada alternatif, nanti tinggal diformalkan saja. Bahwa Batam banyak tumpang tindih, terutama sengketa wewenang antara Pemko Batam dan Otorita Batam. Adopsinya, dan pasti ada keputusannya minggu ini," ujarnya di Jakarta, Senin (22/2/2016).
Baca Juga
Advertisement
Meski enggan menyebut keputusan akhir soal dualisme wewenang, namun Sofyan mengaku salah satu opsi atau alternatif penyelesaian sengketa ini adalah memperluas status kawasan Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Lead-nya ada di Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nanti diumumkan tapi saya tidak bisa mendahuluinya. Yang pasti Batam ini harus menjadi tempat menyenangkan bagi investor karena masalah dualisme merugikan kita semua," jelasnya.
Ia tidak menampik jika Batam saat ini masih dibelit masalah tumpang tindih kewenangan dan maraknya demo buruh, sehingga investor menderita. "Masalah demo memang harus diatasi, ini yang bikin investor kita nelangsa, tidak jelas karena demo tapi terutama sengketa wewenang. Jadi semua perlu dibenahi," ucap Sofyan.
BKPM Bantah Investor Mau Hengkang
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menangkis kabar keinginan 30 perusahaan di Batam kabur dari Indonesia ke Vietnam dan Malaysia. "Belum tahu tuh, karena waktu saya ke Batam tahun lalu, tidak ada yang berniat hengkang. Mereka justru mau melakukan perluasan investasi," terangnya.
Untuk itu, katanya, pemerintah tidak berpangku tangan membenahi iklim investasi di Batam khususnya. Pemerintah sedang membereskan pengelolaan kawasan Batam sebagai daerah tujuan investasi. Sayangnya, Franky enggan mengakui apakah keputusan akhirnya adalah BP Batam bubar seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Kita sedang benahi pengelolaan, supaya memberikan kepastian dan membuat Batam semakin menarik buat investor yang baru, dan yang akan masuk serta yang eksisting. Kita akan buat pengelolaan investasi di Batam jadi lebih baik," harap Franky. (Fik/Gdn)
