Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Jokowi-JK memberikan dana kepada 75 ribu desa. Nilainya mencapai Rp 1 miliar tiap desa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan agar kepala desa bijak dalam menggunakan dana itu. JK meminta agar tidak boros dalam pemakaian dana tersebut.
"Kalau tidak ada suatu yang jelas tentang standar maka akan terjadi pemborosan yang luar biasa," kata JK dalam rapat koordinasi bertajuk Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2015, Persiapan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 2016, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/2/2016).
JK mencontohkan ada sebuah desa yang melakukan pemborosan dana saat dia berkunjung ke desa-desa.
"Saya ditunjukkan hasil jalan, 600 meter lebar 3 meter, totalnya 1.800 meter persegi, biayanya Rp 430 juta. Artinya per meter persegi sekitar Rp 250 ribu. Saya ambil sebatang bambu dan lihat sekali korek langsung tanah, tidak ada aspal, saya bilang kalau ini gotong royong Rp 150 juta selesai," jelas dia.
Baca Juga
Advertisement
Mantan Ketua Umum Golkar itu pun marah besar, karena dana yang digunakan tidak sebanding dengan hasilnya. Karena itulah pemerintah pusat sering bertanya-tanya, hampir 97 persen anggaran sudah diserahkan ke daerah tapi pemerataan tidak terjadi.
"Jadi ke mana itu uang? Apa itu yang dimaksud pembangunan desa? Bukan, karena asas manfaatnya hilang, yang ada adalah manfaat administratif. Bahwa anggaran sudah diserap, tapi asas manfaatnya berkurang," tegas dia.
Tingkatkan Pembangunan Desa
Dalam kesempatan ini, JK juga meminta pembangunan di pedesaan tidak kalah dari kota. Sebab, 60 persen penduduk Indonesia tinggal di desa.
Tanpa pembangunan, maka akan terjadi urbanisasi tinggi. Hal ini dapat berujung pada ketimpangan kesejahteraan.
"Karena itu, pembangunan desa jadi satu cara kita untuk jaga pemerataan sehingga kehidupan bangsa ini punyai keseimbangan," kata JK.
Pemerataan termasuk urgen karena tingkat gini ratio di kota dan desa berbeda. Di kota, gini ratio sudah mencapai 0,47 dan di desa hanya 0,41.
"Di pedesaan justru cenderung lebih baik dari segi pemerataan, walau dari segi pendapatan perlu ditingkatkan," tandas JK.
