Liputan6.com, Jakarta - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mendapat penghargaan dari Komnas HAM. Penghargaan diberikan karena Dedi dianggap sebagai pemimpin daerah yang menjamin kebebasan beragama di Purwakarta.
Dedi menyambut baik penghargaan tersebut. Meski perlindungan terhadap masyarakat Purwakarta sudah menjadi tugasnya sebagai Kepala daerah.
"Yang paling utama tugas negara melindungi rakyatnya tanpa sekat politis, harus tegas pemimpin daerah, berdiri di atas negara, bukan keyakinan dirinya," kata Dedi dalam acara bertajuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakininan yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Dedy mengatakan, tugas kepala daerah harusnya menjadi acuan pemimpin untuk memimpin rakyatnya. Jangan sampai masyarakat dipecah belah oleh kelompok tertentu, namun pemimpinnya hanya berdiam diri, menyaksikan saja.
Dia juga mengingatkan, jangan sampai pula kepala daerah ikut arus kelompok mayoritas. Padahal kelompok tersebut melakukan hal yang tidak benar. Pemimpin harus bisa melindungi semua lapisan masyarakat, sekalipun kategori minoritas di daerah tersebut.
"Harus berani hadapi kelompok intoleran, infiltrasi yang masuk. Negara harus tegas, jangan kompromi, kelompok intoleran harus tegas dihadapi, peraturan atau hukum di atas itu semua," kataDedi.
Baca Juga
Advertisement
Menurut Ketua Komnas HAM Nur Kholis, pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dipimpin Dedi memang telah menegaskan untuk menjamin kebebasan warganya dalam berkeyakinan. Hal itu dituang dalam Surat Edaran Bupati nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah berdasarkan keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015 lalu.
"Saat menandatangani surat edaran tersebut, Dedi menjamin bahwa di Purwakarta siapapun tak boleh mengganggu keyakinan seseorang dengan catatan ritual keagamaannya tidak mengganggu ketertiban umum,"kata Nur Kholis saat memberikan penghargaan.
Nur Kholis menerangkan, Jawa Barat di berbagai riset terbukti sebagai provinsi dengan tingkat tindakan intoleransi tertinggi di kota dan kabupatennya. Namun, Dedi Muluyadi berani keluar sebagai kepala daerah yang toleran dengan kebijakannya.
"Salah satunya surat edaran yang menegaskan kebebasan berkeyakinan agama apapun di Purwakarta," kata Nur Kholis.
Atas dasar itu, dengan penghargaan ini Komnas HAM berharap kepala daerah harus juga bisa menegakkan hukum. Tujuannya untuk melindungi warga negaranya di semua lapisan.
"Harus berani jadikan hukum di atas segalanya, walaupun risiko untuk melindungi semua warga negaranya itu berbahaya," ucap Nur Kholis.
