Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kelemahan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya mengenai koordinasi.
"Saya ingin garis bawahi sepanjang 1,5 tahun menjabat di pemerintahan ini, kelemahan kita yang fatal itu koordinasi. Mudah mengatakan tapi sulit untuk melaksanakannya," ujar Luhut dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Dalam pidatonya, mantan Kepala Staf Presiden itu tidak hanya sekali menyebutkan pemerintahan ini kurang koordinasi. Ia pun meminta agar koordinasi kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum berada dalam satu komando.
Baca Juga
Advertisement
"Kelemahan kita selalu teamwork, kalau terpadu dan terkoordinasi, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan," tutur dia.
"Hanya 1 cara yang bisa buat ini dengan baik, siapa berbuat apa dalam sistem komando," tambah Luhut.
Salah satu contoh koordinasi terbaik, lanjut Luhut, telah ditunjukkan Kepala BNPB Willem Rampangilei saat menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan tahun lalu. BNPB pun kembali ditunjuk menjadi koordinator kementerian atau lembaga lainnya, bila terjadi bencana di masa mendatang.
"Saya mewakili Presiden meminta BNPB untuk koordinir dan sinkronisasikan. Saya minta kementerian/lembaga dan TNI/Polri bisa bekerjasama mendukung BNPB. Saya harap apa yang dilakukan tahun lalu, kita memang tidak mau terjadi, tapi kalau sampai terjadi, Laksamana Willem bisa tanggulangi dengan bagus," Luhut menandaskan.
Selain dihadiri Luhut, Rakornas BNPB ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, perwakilan Amerika, Jepang, dan Selandia Baru.
