Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas pemberantasan Narkoba dan program rehabilitasi. Dalam pengantarnya, Jokowi menginginkan adanya langkah konkret yang dilakukan penegak hukum, khususnya jajaran Kepolisian, TNI, dan BNN dalam memberantas Narkoba.
"Saya ingin ada langkah pemberantasan Narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif dan dikakukan secara terpadu," ujar Jokowi di saat memimpin rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (24/2/2016).
Jokowi mengatakan, Narkoba saat ini telah menjadi musuh utama yang harus dihadapi pemerintah selain persoalan korupsi dan terorisme. Karena itu, Ia meminta agar tidak ada ego sektoral dalam melakukan upaya pemberantasan Narkoba.
Baca Juga
Advertisement
"Saya ingin semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok ramai-ramai, karena ini menurut saya adalah rangking pertama masalah kita. Masalah besar kita. Semua harus sinergi bergerak bersama mulai dari BNN, Polri, TNI, Kemenkumham, Bea Cukai, Kemendikbud, dan Kementerian Sosial, semuanya harus melakukan langkah yang terpadu," ucap dia.
Jokowi mengaku tidak ingin perang Narkoba hanya menjadi slogan semata. Namun harus dibuktikan dengan upaya penegakkan hukum yang tegas, khususnya bagi para bandar-bandar besar.
"Bukan hanya nyatakan perang pada Narkoba dan jaringannya, tetapi juga penegakan hukum lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat, karena Narkoba ini sudah masuk ke mana-mana," tegas Jokowi.
Selain diikuti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, rapat tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menkumham Yasona P Laoly.
