Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan empat menteri koordinator (menko) lebih memperkuat perannya untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam koordinasi dengan kementerian lainnya.
"Justru di mana-mana, kalau kita ada menko. Menteri koordinator yang mengkoordinasikan, ya memang tidak mungkin kalau 35 kementerian (diurus semua oleh Presiden)," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/2/2016).
"Jadi harus ada sektor-sektornya, koordinatornya sesuai dengan hubungan kerjanya," tambah dia.
Saat ini terdapat 4 menko di Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.
Pada Senin 22 Februari 2016, Rizal Ramli menyatakan pembangunan Blok Masela secara onshore. Namun, pernyataan itu ditentang oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi dan Sekretaris Negara Pratikno, karena belum diputuskan oleh Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla pun hanya tersenyum dan tak memberikan komentar apa-apa.
Baca Juga
Advertisement
Tidak hanya itu, JK juga meminta agar koordinasi tidak sebatas kementerian atau lembaga di pusat, melainkan juga koordinasi yang baik dengan daerah.
"Di daerah juga, ada koordinasi. Jadi harus ketemu. harus ada tujuannya, harus ada caranya, harus ada sistem yang sama," ujar JK.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kelemahan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya mengenai koordinasi.
"Saya ingin garis bawahi sepanjang 1,5 tahun menjabat di pemerintahan ini, kelemahan kita yang fatal itu koordinasi. Mudah mengatakan tapi sulit untuk melaksanakannya," ujar Luhut dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 24 Februari 2016.
Dalam pidatonya, mantan Kepala Staf Presiden itu tidak hanya sekali menyebutkan pemerintahan ini kurang koordinasi. Ia pun meminta agar koordinasi kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum berada dalam satu komando. (Silvanus A/Ahm)
