Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) terus meyakinkan investor dengan kondisi politik dan keamanan Indonesia yang dinilainya stabil. Pemerintah akan berupaya melakukan langkah untuk menjaga stabilitas kedua aspek tersebut.
"Terkait kondisi perpolitikan di Indonesia, saya katakan tidak perlu khawatir. Di Indonesia, tidak ada pihak yang benar-benar hitam dan putih. Semua bisa dikomunikasikan, jadi tidak perlu khawatir politik akan memengaruhi kondisi perekonomian. Kami bisa mengendalikan ini," ujar JK di acara The Economist Events Indonesia Summit, Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Lebih jauh dikatakannya, dari sisi ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong investasi masuk. Di antaranya paket deregulasi, memangkas dan menyederhanakan perizinan sampai merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang melonggarkan investasi asing pada bidang usaha tertentu.
Baca Juga
Advertisement
Langkah ini dilakukan karena adanya tumpang tindih kebijakan di pusat serta daerah. Hal tersebut dipicu akibat kebijakan otonomi daerah. Mengatasi persoalan itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan izin investasi 3 jam dengan tujuan kegiatan penanaman modal di RI semakin bergairah.
"Maaf saya harus mengatakan, adanya otonomi daerah bikin tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah. Inilah yang harus disesuaikan BKPM dan BKPM Daerah supaya diatasi sehingga meningkatkan daya tarik investasi," jelas JK.
