Liputan6.com, Jakarta - Anis (56) tak banyak berharap dari program relokasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun sudah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 20 tahun lalu, warga Kalijodo, Jakarta Utara itu tak diakui tim di posko.
Katanya, data-data yang dimiliki Anis, termasuk bukti bayar PBB tidak sah. Anis pun tak bisa mendapatkan jatah rumah susun (rusun) bagi korban gusuran Kalijodo. Kecewa sudah pasti. Namun dia tak mau lagi mempersoalkannya.
Baca Juga
Advertisement
Pulang kampung menjadi pilihan satu-satunya perempuan itu beserta suami dan dua anaknya yang patah hati.
"Saya sudah jual semuanya, rolling door, kayu-kayu, dan meja ini sudah dibeli. Saya terus terang nggak mau rumah susun. Saya lebih baik pulang kampung," ujar Anis kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Meskipun, kata Anis, dia bisa mendapat rusun gratis selama 3 bulan dari Pemprov DKI Jakarta, dia juga akan pikir-pikir lagi. Lantaran tak ada jaminan pekerjaan.
"Ya percuma pindah Mas, kalau nggak bisa jualan lagi. Anak saya mau makan apa, suami sudah nggak mungkin kerja keras lagi," ucap Anis.
Sejak Kalijodo sepi, Anis mengaku tak ada pemasukan lain lagi. Dua anaknya juga sudah putus sekolah. Meski dari keterangan pemerintah disebutkan, anak-anak Kalijodo yang ingin pindah sekolah tidak akan dipersulit.
