Liputan6.com, Jayapura - Cakupan imunisasi di seluruh wilayah Provinsi Papua semakin rendah dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, cakupannya hanya mencapai 40 persen. Buruknya kinerja itu direspons para tenaga medis dan kepala dinas kabupaten kota dengan berbagai alasan.
"Sebenarnya kami kerja, tetapi kami kesulitan untuk membuat laporan dan mengirimkannya," kata Kepada Dinas Kesehatan Tolikara, Yusak Totok dalam sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Jayapura, Jumat (26/2/2016).
Rapor merah capaian imunisasi juga diterima Kabupaten Puncak Jaya. Sepanjang 2011 hingga 2014, imunisasi tidak pernah terlaksana sehingga Dinkes Papua rutin memberi nilai merah dalam laporan imunisasi kabupaten itu.
"Kami memang kesulitan melakukan imunisasi. Salah satunya terkendala dengan masalah penembakan yang sering terjadi di daerah ini," kata seorang petugas Dinas Kesehatan Puncak Jaya yang tak menyebutkan namanya itu.
Data Dinas Kesehatan Papua menyebutkan rata-rata kabupaten di Pegunungan Tengah Papua tak melakukan imunisasi. Kabupaten Wamena, misalnya, sebagai kabupaten yang paling mudah diakses di antara beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah lainnya juga mendapat rapor merah dalam imunisasi bayi dan balita.
Baca Juga
Advertisement
Nilai merah juga diberikan kepada Paniai, Tolikara, Waropen, Puncak Jaya, Puncak, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, dan Pegunungan Bintang. Hanya beberapa wilayah yang mendapat rapor hijau dan kuning, yaitu Biak, Kota Jayapura, Timika dan Kabupaten Jayapura.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai mengakui rendahnya cakupan imunisasi di Papua, terlebih untuk wilayah Pegunungan Tengah Papua. Ia mengingatkan dampak buruk imunisasi terhadap pengendalian penyakit di wilayah Papua.
Untuk itu, ia meminta semua pihak yang bertanggung jawab lebih berperan aktif dalam kegiatan PIN. Kegiatan itu akan dilaksanakan serentak pada 8-15 Maret 2016, khususnya di Kabupaten Nduga.
"Jangan hanya diam dan jika ada sesuatu kematian yang luar biasa, justru teriak rame-rame," kata Giyai.
Sosialisasi tentang PIN, kata Giyai, penting untuk menghasilkan solusi atas sejumlah hambatan di lapangan. Misalnya, di daerah-daerah yang kesulitan aliran listrik, pemerintah daerah setempat menyediakan solar cell untuk keperluan tempat penyimpanan vaksin imunisasi.
"Setiap kabupaten harus membuka diri dengan apa yang terjadi di lapangan. Rata-rata daerah pegunungan yang imunisasinya banyak terhambat," ucap Giyai.
Dinkes Papua menargetkan penyelenggaraan PIN tahun ini bisa mencapai 50-60%.
Angka itu dinilai realistis untuk diwujudkan di Papua, meski jumlah penduduk terus bertambah secara tiba-tiba.
"Ini juga kadang dikarenakan situasi politik yang terjadi di daerah, misalnya ada perpindahan penduduk dari kabupaten yang satu dan yang lainnya," ucap Giyai.
