Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengunjungi kawasan Kalijodo. Mereka memantau keadaan Kalijodo yang sudah sepi itu.
"Menurut saya gak usah, ditutup aja pakai seng kan lebih manis. Kalau sudah kosong, ya sudah, tidak ada ancaman atau apa pun kan," ujar Sekretaris Komisi A (bidang Pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Syarif, Jumat (26/2/2016).
Syarif beranggapan kalau pemerintah masih menerjunkan aparat dan tindakan berlebihan dalam penertiban Kalijodo, itu cuma buat pencitraan saja. Sebab, dari temuannya bersama anggota DPRD lainnya, masyarakat sudah mengosongkan lokasi.
"Penertiban boleh, tapi saya menyarankan tak usah ada sensasi. Jangan kaitkan dengan PSK, prostitusi, udah selesai. Warga juga udah menerima, tadi itu ada warga yang punya 880 meter tanah bersertifikat tapi sudah merelakannya, tidak ada masalah," lanjut Syarif.
Baca Juga
Advertisement
Dalam kunjungan itu, turut serta 2 anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A lainnya, yakni Khotibi Achyar dan ketua Komisi A, Gani Suwondo.
Meski proses relokasi berjalan baik. Gani menyesalkan sikap Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang enggan berkomunikasi dengan masyarakat. Politikus PDI-P ini, menyarankan agar ke depannya dibangun dialog dengan masyarakat. Bukan dengan menerjunkan ratusan aparat dengan senjata.
"Mungkin beliau (ahok) sibuk, tapi kita berharap agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi, sebab mereka juga manusia, pendekatan secara HAM (Hak Azasi Manusia) lebih baik daripada mengirimkan polisi," ujar Gani.
Dari pantauan Liputan6.com di lapangan, sebanyak 3 unit alat berat telah berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke. Alat berat tersebut disiagakan, menjelang pemerintah meratakan Kalijodo dengan tanah pada Senin 29 Februari besok.
Polisi Optimistis Lancar
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti memastikan proses penggusuran tidak akan mendapatkan perlawanan warga. Ia optimistis, pembongkaran kawasan prostitusi itu tidak akan memicu kericuhan.
"Insya Allah berdasarkan analisa intelijen tidak terlalu berat masalahnya. Jadi resistensi dan perlawanan tidak ada," ujar Krishna di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/2/2016).
Analisa itu cukup beralasan. Menurut Krishna, sebagian besar warga telah menyadari dan bersedia di relokasi ke rumah susun (rusun). Sementara pihak-pihak yang tersangkut kasus pidana di lokasi tersebut sudah diamankan polisi.
"Mereka sebagian besar sudah menyadari, yang melakukan kesalahan sudah dilakukan penindakan," kata dia.
Hingga saat ini, operasi penyakit masyarakat (pekat) terus dilakukan jajaran Polda Metro Jaya di kawasan Kalijodo. Selama operasi, polisi telah mengamankan sejumlah senjata tajam dan juga minuman keras (miras).
"Yang berpotensi menjadi penghalang di hari H (eksekusi), sehari dan 2 hari sebelumnya akan dibersihkan. Operasi pekat jalan terus," jelas Krishna.
Krishna menuturkan, penertiban nanti akan dipimpin langsung oleh Pemprov DKI dan jajarannya. Sementara Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan mem-back up eksekusi itu hingga tuntas.
"Pengendalinya dari Gubernur DKI dan Satpol PP saya lihat. Mereka yang akan dikedepankan. Polda Metro Jaya mem-back up, termasuk TNI," pungkas mantan Kapolsek Penjaringan itu.
