Liputan6.com, Jakarta - Para Menteri negara-negara anggota G20 melakukan pertemuan pertama di bawah Presidensi China pada 26-27 Februari 2016 kemarin. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Shanghai tersebut membahas perkembangan terakhir ekonomi global, kerja sama perpajakan, investasi di sektor infrastruktur, reformasi regulasi keuangan global, arsitektur keuangan internasional serta isu pembiayaan terorisme dan perubahan iklim.
Dalam pertemuan yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo tersebut, pada menteri G20 sepakat bahwa perkembangan perekonomian global masih mengkhawatirkan. Hal ini diperparah dengan terus berlanjutnya penurunan harga komoditas strategis seperti harga minyak bumi yang turun pada level terendah.
Kondisi ini telah mempengaruhi prospek pertumbuhan di banyak negara, baik negara maju dan negara berkembang. Mendasari hal tersebut, Presidensi G20 China mengeluarkan usulan untuk kerja sama yang lebih erat dalam koordinasi dan komunikasi kebijakan di masing-masing negara sebagai upaya meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang sebagaimana tujuan kerja sama G20 itu sendiri.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menyoroti secara tegas tantangan implementasi kerja sama perpajakan internasional, khususnya terkait inisiatif base erosionand profitshifting (BEPS) dan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan atau AutomaticExchange ofInformation (AEOI).
Baca Juga
Advertisement
Ia meminta agar batas waktu implementasi AEOI yang telah disepakati yaitu tahun 2017 untuk negaraearly adopters dan paling lambat tahun 2018 dapat terlaksana dengan penuh. "Diharapkan nantinya tidak ada negara yang meminta pengecualian dari pelaksanaan AEOI tersebut untuk menghindari pertukaran informasi di bidang perpajakan antar negara," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2/2016).
Bambang juga menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya G20 memerangi upaya rekayasa keuangan oleh institusi-institusi di pusat-pusat keuangan dunia dengan tujuan menghindari transparansi bisnis dan transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan pemilik modal yang sebenarnya.
Indonesia juga memandang penting agar seluruh negara di dunia tidak melakukan perlombaan untuk menurunkan tarif pajak serendah-rendahnya secara tidak sehat dan melupakan pentingnya strategi peningkatan penerimaan negara sebagai upaya mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan di masa depan.
Di luar itu, para Menteri G20 sepakat melanjutkan dan meningkatkan agenda investasi infrastruktur yang lebih fokus kepada aspek kualitas dan kuantitas. Para Menteri G20 meminta dilakukan langkah lebih lanjut terkait optimalisasi neraca keuangan Multi Development Banks (MDBs).
Dalam pembahasan isu ini, Indonesia menyampaikan pandangan mengenai pentingya G20 terus mendukung agenda investasi infrastruktur sebagai prioritas utama G20. Dukungan itu khususnya upaya untuk membangun kerja sama yang lebih erat melalui sebuah aliansi konektivitas infrastruktur global.
Indonesia juga mengusulkan agar G20 dapat terus membantu kesiapan negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitasnya dalam mempersiapkan bankable projects. (Fik/Gdn)
