Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki data kegiatan ekonomi di provinsi yang dipimpinnya. Data yang dimaksud seperti jumlah dunia usaha, produktivitas, jumlah tenaga kerja, hingga kegiatan ekspor industri pengolahan nasional yang setengahnya berada di Jawa Barat.
Sebab, menurut dia, apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, akan berdampak luas pada catatan ekonomi di Jawa Barat. Serta, berimbas pada kesalahan hitung angka pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga pengangguran.
"Sangat dibutuhkan informasi yang mampu menggambarkan secara lengkap, valid, dan mutakhir tentang level, struktur, karakteristik, serta daya saing dari semua skala usaha atau kegiatan ekonomi non-pertanian di Jawa Barat, sebagai pondasi perencanaan yang lebih terarah dan kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata dia di Bandung, seperti dikutip Senin (29/2/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Heryawan, provinsi yang dipimpinnya harus mampu merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat, dalam rangka penguatan daya saing para pelaku usaha. Ini salah satunya dengan keberadaan data ekonomi.
Terkait dengan pendataan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta semua pihak, baik instansi pemerintah, pelaku ekonomi, akademisi, asosiasi dan seluruh lapisan masyarakat, untuk membantu dan mengambil peran secara aktif sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2016 secara nasional, khususnya di Jawa Barat.
Rencananya, sensus atau pendataan ekonomi 2016 akan digelar pada Mei ini. Sensus akan melibatkan 66.981 orang pegawai lapangan, baik dari BPS serta pegawai lapangan dari mitra BPS.
Diharapkan dengan sensus ekonomi ini, mampu memberikan informasi yang tepat mengenai data kegiatan ekonomi di Jawa Barat. Ini sebagai pondasi untuk membuat perencanaan dan kebijakan yang lebih terarah dan tepat sasaran, terlebih lagi saat ini Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (Arie Nugraha/Nrm)
