Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berkomentar soal isu politik uang jelang musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar pada April mendatang. Menurut dia, sogokan uang tidak jadi jaminan seseorang bakal terpilih.
"Itu tidak meyakinkan. Besok atau hari ini, you kasih belum tentu dia pilih juga," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dia juga menjelaskan, tidak semua uang yang dikeluarkan oleh calon ketua umum (caketum) masuk kategori politik uang yang dilarang. Selama uang yang dikeluarkan sebatas akomodasi, maka masih wajar.
"Kalau calon-calon itu ke daerah otomatis juga harus ada ongkos hotel, pertemuan, makan untuk teman-teman di daerah itu. Jadi tergantung yang dimaksud politik uang itu macam mana. Kalau hanya untuk ongkos jalan, ongkos hotel, itu biasa saja," papar JK.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Munas Riau Agung Laksono mendengar kabar adanya politik uang jelang Munaslub pada April mendatang. Ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi munaslub tersebut.
"Saya sesalkan kalau itu (politik uang) terjadi. Harusnya jangan bagi-bagi. Makanya saya dari awal minta KPK kawal. Kami (Agung Laksono dan Aburizal Bakrie) sudah rela tak maju lagi, tapi kok begini," ungkap Agung saat dihubungi di Jakarta, Jumat 19 Februari 2016.
Bahkan, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) setuju rencana itu. Mereka mendorong agar melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna memastikan penyelenggaraan munaslub bersih dari kepentingan uang.
