Liputan6.com, Biak - Suhu politik internal partai Golkar jelang munas April nanti makin 'memanas.' Aksi saling 'bidik' antar calon ketua umum (Caketum) sudah mulai marak.
Diantaranya, Posisi Ketua DPR Ade Komarudin di bursa caketum mulai dibidik dengan isu rangkap jabatan.
Padahal, politikus yang akrab disapa Akom itu belum mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum yang akan bersaing pada musyawarah nasional (munas) awal April mendatang.
Namun, dukungan dari Golkar daerah yang menjagokan Ade Komarudin untuk menggantikan Aburizal Bakrie, menjadi ketua umum juga semakin santer terdengar.
Kali ini, Ketua DPD Golkar Kabupaten Biak Numfor, Nehemiah Wospakrik mendorong Akom tetap maju sebagai calon ketua umum.
Nehemiah mengatakan, persoalan rangkap jabatan ketua umum dengan posisi sebagai pemimpin lembaga negara sebenarnya bukan hal tabu bagi Golkar.
Baca Juga
Advertisement
"Rangkap jabatan antara ketua umum dengan ketua DPR justru hal membanggakan. Senior-senior Golkar dulu juga rangkap jabatan," ujar Nehemiah melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/2).
Karena itu, Nehemiaho, meminta agar Ade Komarudin tidak perlu mundur sebagai ketua DPR RI apabila terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar 2016-2021.
"Bagi kami kader Partai Golkar di Papua, jabatan tersebut memberikan dan menjadi kebanggaan," ujar Nehemiah.
Nehemiah juga menegaskan, justru ada manfaat lebih besar bagi negara dan Golkar jika ketua umumnya merangkap sebagai ketua DPR.
"Sehingga kami menolak adanya ide kalau terpilih sebagai ketua umum harus mundur sebagai ketua DPR RI," tutur Nehemiah.
Selain itu, Nehemiah juga punya pertimbangan lain tentang Akom. Yakni terkait calon ketua umum harus memenuhi syarat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).
"Pak Ade sangat memenuhi syarat. Perjalanan karirnya sebagai kader Partai Golkar sudah lengkap dan sudah selayaknya menjadi ketua umum," tandas dia.
