Liputan6.com, Parapat - Presiden Jokowi membentuk Badan Otoritas Danau Toba. Badan tersebut dibentuk untuk menghindari tumpang tindih kepemimpinan di wilayah Sumatera Utara.
"7 Bupati sudah sepakat dan tanda tangan. Tidak mungkin kawasan dikelola 7 manajemen berbeda. Nanti akan dibentuk Badan Otoritas Kawasan Danau Toba," kata Jokowi di Hotel Niagara, Parapat, Sumatera Utara, Selasa (1/3/2016).
"Rapatnya diberi judul: Bersatu untuk Danau Toba. Ini menyangkut 7 kabupaten. Kalau tidak bersatu, tidak ada sepakat ya, pemerintah pusat akan kesulitan. Semua sudah bersatu," tambah dia.
Badan tersebut akan mengurus izin-izin di kawasan seluas 500 hektare, terutama persoalan lingkungan hidupnya. Jokowi juga menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan sistem pinjam pakai terhadap tanah warga yang kena gusur demi pengembangan kawasan wisata.
Baca Juga
Advertisement
"Lebih baik kalau itu pinjam pakai dalam jangka waktu panjang atau dihitung sebagai saham, jadi rakyat dapat hasil. Tapi saya tidak bisa paksa rakyat. Kalau mau jual, masak saya paksa jangan jual," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, pentingnya membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba, terutama terkait akomodasi dan perhubungan. Khusus untuk perhubungan, perlunya pengembangan Bandara Silangit sebagai pintu masuk.
"Runway jadi 2.650 jadi bisa didarati Boeing. Terminal juga akan dibangun yang besar sehingga bisa diharapkan. Dengan infrastruktur perhubungan, wisatawan akan lebih banyak lagi. Kemudian, tahun berikutnya bisa kita tambah terus," ucap dia.
Jokowi mengapresiasi jalur darat menuju Danau Toba. Dibandingkan 1,5 tahun lalu, jalanan sudah diaspal dan lebih layak dilalui kendaraan.
Turut mendampingi Jokowi adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
