Agung Laksono Pastikan Tak Ada Konflik di Pemilihan Ketum Golkar

Saat ini sudah ada 13 kader yang telah menyatakan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 02 Mar 2016, 07:07 WIB
Aburizal Bakrie (kiri) dan Agung Laksono saat menghadiri Rapat Pengurus Harian Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (4/2/2016). Rapat pengurus ini adalah pertama kalinya setelah perselisihan antar dua kepemimpinan.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan digelar pada April 2016 mendatang, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie telah memutuskan untuk tidak maju kembali dalam pemilihan ketua umum yang baru.

Kendati tak maju, namun Agung Laksono tetap mendorong para kader terbaik Golkar untuk meramaikan bursa calon Ketua Umum saat Munas digelar.

Beberapa nama, seperti Ade Komaruddin, Setya Novanto, Idrus Marham dan Airlangga Hartanto bermunculan dan menyatakan kesediaannya untuk maju memperebutkan Golkar 1.  

Dari beberapa nama tersebut Agung mengaku belum menentukan dukungannya kepada salah satu calon. ‎

"Nanti lah pada waktunya, biarkan mereka sekarang berinteraksi dulu, dia berinteraksi dulu dengan konstituennya, dengan pemilih-pemilihnya supaya saya juga tidak mempengaruhi nanti," ujar Agung Laksono di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016.

Agung sendiri melihat saat ini sudah ada 13 kader Golkar yang telah menyatakan diri untuk maju dalam Munas nanti. Namun dari 13 nama tersebut, hanya 7 orang yang terlihat serius mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.


‎"Saya lihat yang serius sekitar 7 orang, kita lihat lagi nanti ke depan ini. Masih ada waktu beberapa minggu ke depan," ucap dia.

Agung pun mengaku masih menunggu mereka yang siap maju menjadi ketua umum melakukan konsolidasi dan menjalankan proses mekanisme pencalonan. ‎

"Biarlah mereka bergerak dulu, tentu nanti di proses sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh stering comitte, antara lain ada masa pendaftaran, ada masa sosialisasi, kemudian ada penatapan calon, dan itu tidak boleh bertentangan dengan AD/ART," kata Agung. ‎

Ia mencontohkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, misalnya, syarat minimum dukungan yang harus mencapai 30 persen.

Kemudian pendaftaran dilihat tentang syarat-syaratnya, antara lain pernah duduk dalam kepengurusan minimum 5 tahun.

"Dan semua harus terbuka dan transparan sehingga betul-betul demokrasinya berjalan. Sehingga kita tidak perlu khawatir panitia si A, si B (berpihak) ini saling terbuka," ujar dia. ‎

Ia yakin, dalam Munas April nanti tidak akan ada konflik yang terjadi. Menurutnya, saat ini kedua kubu telah bersatu dan sepakat untuk memilih ketua umum baru dalam Munas tersebut.


"Apalagi agendanya tunggal sehingga tidak banyak ada kemungkinan-kemungkinan atau konflik lagi, tinggal pemilihan ketua umum, formatur, dan DPP yang baru," pungkas Agung.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya