Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) baru saja meresmikan pusat pengembangan e-government. Pusat pengembangan tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah RI dan Korea Selatan.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, alasan memilih kerjasama dengan Korea Selatan lantaran negara yang terkenal dengan K-Pop-nya tersebut merupakan pemain lama e-government. Bahkan, Korea Selatan merupakan negara nomor satu yang mengimplementasikan e-government.
"Karena Korea Selatan e-government nomor 1 dunia, nomor 2 Singapura, nomor 3 Australia. Kita belajar negara memiliki pengalaman dan kemajuan yang cukup tinggi dalam menyelenggarakan pemerintah berbasis elektronik," kata dia, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Yuddy mengatakan, pemanfaatan e-government sendiri setidaknya memberikan tiga manfaat. Pertama, proses dokumentasi data pemerintah akan terlaksana lebih baik. Ke dua, tata kelola pemerintah akan lebih efisien karena memanfaatkan teknologi elektronik. Ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih transparan.
Baca Juga
Advertisement
"Presiden Jokowi memiliki keinginan kuat agar pemerintah berbasis elektronik secara luas dan merata tiga tahun ke depan," tuturnya.
Pemerintah sendiri, kata Yuddy telah mempercepat konsolidasi dengan setiap institusi untuk memanfaatkan e-government. Dia mengatakan Kementerian PAN-RB turut memantau institusi yang telah melaksanakan e-government serta telah menerapkan standardisasi.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyanti mengatakan, selain peresmian pusat kerjasama e-goverment pemerintah juga menyepakati penandatangan annex dari pembentukan dan pengoprasian pusat kerjasama e-government.
Kerjasama yang bakal diwujudkan, antara lain penyusunan masterplan e-government, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk e-government dan konsultasi kebijakan.
"Kita belajar mengintegrasi tata kelola pemerintah berbasis elektronik," katanya.
Dia menuturkan, kerjasama dengan Korea Selatan merupakan salah satu bagian dari peta jalan Kementerian PAN-RB sampai tahun 2019. Dia menuturkan, untuk kerjasama dengan Korea Selatan, pemerintah mengalokasikan dana sekitar US$ 1 juta.
"Kalau kerjasama konsultasi memang kemarin MoU masing-masing pihak memberikan US$ 1 juta tapi disesuaikan kemampuan anggaran masing-masing negara, tidak keharusan berupa uang, berupa gedung, menyediakan sumberdaya termasuk begitu" tandas dia. (Amd/Gdn)
