Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo resah dengan dinamika di lingkungan kabinetnya. Tak jarang menteri-menterinya saling serang di media sosial dan disaksikan oleh publik. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, hal ini sangat disayangkan oleh Jokowi dan tidak sepatutnya perbedaan disampaikan secara terbuka.
"Presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini di mana seolah-olah antar menteri itu sudah saling menyerang di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di-sharing pada publik. Tentunya Presiden tidak happy situasi yang seperti itu," ujar Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Jokowi, menurut Johan tidak pernah melarang silang pendapat dalam memandang suatu program di pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut semestinya disampaikan di dalam ruang rapat di sidang kabinet.
"Presiden menegaskan, tolong ini dihentikan kepada para menteri. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet. Ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," ucap dia.
Baca Juga
Advertisement
Jokowi, kata Johan, meminta agar silang pendapat yang berujung pada perang argumen antar beberapa menteri dihentikan. Perang argumen yang terjadi justru membuat citra pemerintah di masyarakat menjadi buruk.
"Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini, yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup, hentikan itu kepada siapapun pembantunya. Ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden," pungkas Johan.
Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.
Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Terakhir, polemik antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta agar Direksi Garuda Indonesia diganti karena mengalami delay, dan mendapatkan perlakuan mengecewakan.
Tak lama setelah pernyataan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir melalui media sosial dengan mengatakan bahwa saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
