Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi segera memanggil sejumlah menteri yang selama ini silang pendapat di ranah publik.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, Jokowi tidak menyukai hal tersebut, terlebih itu membuat kesan terjadi perselisihan antar menteri Kabinet Kerja.
"Tentu menjadi masukan yang sangat kuat buat Presiden untuk meminta penjelasan kepada menteri-menteri terkait. Beberapa waktu lalu sudah disampaikan Presiden untuk tidak bersilang pendapat di ranah publik. Tidak hanya 2 menteri, tapi ada beberapa menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok lah." ujar Johan Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Menurut Johan, Jokowi marah dengan kejadian ini. Sebab, situasi tersebut sudah masuk pada perseteruan yang bukan hanya berbeda pandangan program pemerintahan, namun juga bersifat pribadi.
"Presiden marah dengan situasi ini. Cukup, hentikan itu. Presiden ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden," ucap dia.
Silang pendapat yang terjadi, kata Johan, akan menjadi bahan evaluasi Jokowi untuk menilai kinerja menteri-menterinya. "Evaluasi tidak hanya pada satu titik dan waktu tertentu, tapi sepanjang kegiatan atau kinerja menteri itu. Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," ucap Johan.
Baca Juga
Advertisement
Johan yakin, Jokowi mempunyai metode penyelesaian persoalan terkait perseteruan para menterinya.
"Saya kira tentu Presiden punya cara yang tentu saya tidak tahu. Tentu Presiden punya cara menyelesaikan silang pendapat di ranah publik para pembantunya ini. Paling tidak tadi disampaikan akan dimintai penjelasan masing-masing," pungkas Johan.
Silang pendapat ditunjukkan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Beberapa di antaranya yaitu antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela.
Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat biayanya lebih murah.
Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas Lembong justru mengatakan, pemerintah masih bernegosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Terakhir, polemik terlihat antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terkait pernyataan Marwan yang meminta agar direksi Garuda Indonesia diganti karena delay dan dan mengecewakan.
Tak lama setelah pernyataan tersebut, Pramono kemudian menyindir melalui media sosial dengan mengatakan, saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
