Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kepemimpinan di Kabinet Kerja. Sebab sejumlah menteri Presiden Jokowi saling serang di ranah publik. Fadli yakin peristiwa yang sama akan terulang dalam kabinet.
"Jadi ini masalah leadership, leadership itu enggak ada sekolahannya. Itu dari suatu proses. Ini kejadian bukan sekali, berulang dan bisa terjadi ulang lagi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Fadli menilai perbedaan pendapat ini hanya karena masalah kepemimpinan saja. Sebab seharusnya para menteri melaksanakan keputusan yang ada di rapat kabinet.
"Karena mereka kan mempunyai mekanisme untuk melakukan rapat kabinet. Di dalam rapat kabinet kemudian diputuskan apa garis kebijakannya, kemudian itu yang harus dilakukan oleh menteri. Menteri kan pelaksana, pembantu presiden," ujar Fadli.
Fadli menuturkan permasalahan ini bukan soal orang perorang. Fadli juga mengaku heran dengan menteri yang seperti sengaja membuat kegaduhan.
Baca Juga
Advertisement
"Saya enggak tau apa maksudnya seperti itu. Apakah ini disengaja oleh presiden saya tidak tahu. Tapi kalau itupun disengaja, saya kira strategi yang salah. Karena ini memberi sinyal yang buruk bagi investor, calon investor, para pengusaha. Mereka akan menganggap bahwa pemerintahan ini tidak jelas," sambung dia.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan banyak yang perlu dievaluasi dalam kabinet.
"Ini bukan menteri yang gaduh. Kalau reshuffle itu kan memang hak prerogratif presiden, kapan saja presiden mau silahkan. Tetapi kalau kita lihat banyak sebetulnya yang perlu dievaluasilah," ujar Fadli.
Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.
Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Terakhir, polemik antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta agar Direksi Garuda Indonesia diganti karena mengalami delay, dan mendapatkan perlakuan mengecewakan.
Tak lama setelah pernyataan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir melalui media sosial dengan mengatakan bahwa saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
