Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Target ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp 1.491,5 triliun.
Mengomentari hal itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/SBY menilai target pajak masih cukup tinggi. SBY menuturkan hal itu menjadi salah satu penyebab sulitnya pengusaha mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Penerimaan pajak masih akan impossible, ketika ekonomi susah, sektor rill megap-megap, lalu diminta bayar pajak tinggi, jangan dibandingkan dengan saat ekonomi sedang tumbuh," kata SBY di depan para pengusaha di Menara Kadin, Kamis (3/3/2016).
SBY mengatakan, saat ini dunia usaha harus diberikan banyak insentif untuk tetap berjuang dalam kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca Juga
Advertisement
Untuk itu, pemerintah harus lebih sering berkomunikasi dengan pengusaha, khususnya untuk menentukan insentif apa yang tepat untuk saat ini.
Dalam situasi saat ini, pemerintah juga harus fokus dalam menjaga harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Mengaca dari pengalaman dia saat memimpin RI sebelumnya, dengan menjaga daya beli masyarakat, kondisi ekonomi Indonesia akan lebih kuat.
"Pandangan saya, kewajiban pemerintah itu kita bantu rakyat miskin, tanpa itu masyarakat tidak punya daya beli, fiskal kita tidak bagus memang, yang penting rakyat bisa beli. Bagi saya, jika harus ada yang dikorbankan, itu bukan rakyat," ujar SBY.
"Memang saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu, demand akan turun, PHK akan banyak, riil makin jatuh, ekonomi akan drop," tambah SBY. (Yas/Ahm)
