Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan, tak melihat adanya kegaduhan antar menteri Kabinet Kerja yang ramai diperbincangkan publik.
Justru menurut dia, yang terlihat hanya perbedaan pendapat antar menteri yang masih dalam batas kewajaran. Untuk itu, Nurdin pun mengaku jika perbedaan atau silang pendapat antar menteri tersebut hal yang biasa.
"Saya sebagai ketua fraksi tak melihat adanya kegaduhan, yang saya lihat hanya perbedaan pendapat dan itu suatu hal yang lumrah," kata Nurdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2016).
Anggota Komisi XI DPR ini berujar, perbedaan pandangan antar menteri tersebut wajar bila masih dalam satu visi dan misi dengan Presiden Joko Widodo dan sepanjang demi kepentingan bangsa.
"Karena bila tak ada silang pendapat berarti tidak komprehensif pengambilan kebijakannya. Saya imbau masyarakat untuk melihat sisi positifnya. Ada kebaikan dalam perbedaan pendapat dalam perkara pengambilan keputusan," ujar Nurdin.
Baca Juga
Advertisement
Saling Serang
Sejumlah silang pendapat terjadi di Kabinet Kerja. Misalnya beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut.
Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.
Beda pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.
Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Terakhir, polemik antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta agar Direksi Garuda Indonesia diganti karena mengalami delay, dan mendapatkan perlakuan mengecewakan.
Tak lama setelah pernyataan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir melalui media sosial dengan mengatakan bahwa saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
