Liputan6.com, Jakarta - Polemik pengelolaan proyek gas Blok Masela masih berlanjut. Keputusan mengenai di mana lokasi kilang pengolahan gas yang dihasilkan dari blok tersebut ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Blok Masela juga membuat menteri di kabinet berseberangan pendapat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ingin kilang LNG Blok Masela dikembangkan di lepas pantai (offshore) atau floating liquefied natural gas (FLNG). Sedangkan Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli ingin proyek tersebut dibangun di darat (on shore).
Advertisement
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merekomendasikan pembangunan jaringan pipa gas tersebut dibangun di laut. Sudirman Said pun sepakat agar proyek tersebut dibangun terapung.
"Yang jelas SKK Migas rekomendasi offshore. Saya percaya pada sistem yang dari SKK Migas," kata Sudirman di kantornya beberapa waktu lalu.
Sudirman beralasan, berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan SKK Migas, pembangunan yang dilakukan dengan sistem terapung akan lebih hemat dibanding di darat. Selain itu, sesuai dengan program pemerintah, pengolahan gas di laut akan mengembangkan industri maritim.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan, jika infrastruktur penyaluran gas dilakukan menggunakan pipa ada dua kemungkinan lokasi tujuan yaitu Pulau Aru dengan bentang pipa 600 kilometer (km) dan Pulau Saumelaki dengan jarak 200 km.
Gas dari Blok Masela akan disalurkan melalui pipa ke fasilitas pengubah gas menjadi LNG yang ada di daratan.
Meski jaraknya dekat medan yang harus dilalui pipa untuk sampai ke Saumelaki cukup berat, karena pipa harus melintasi palung yang kedalamannya mencapai 1.500 meter, membutuhkan pipa dengan teknologi canggih karena suhunya dengan kedalaman tersebut sangat rendah dan biayanya sangat mahal.
Biaya yang diperlukan jika infrastruktur gas menggunakan pipa disalurkan kedaratan sebesar US$ 19,3 miliar sedangkan jika fasilitas dilakukan di atas laut menggunakan fasilitas pengolahan terapung (FLNG), hanya membutuhkan biaya US$ 14,8 miliar.
Penyaluran gas dengan pipa juga lebih rumit dan memakan waktu lebih lama sekitar 1,5 tahun untuk mengkajinya, belum termasuk pembebasan lahan.
"Kalau di darat investasinya US$ 19,3 miliar, sedangkan offshore US$ 14,8 miliar dari sisi angka jauh lebih murah FLNG," katanya.
Meski begitu, Menko Rizal Ramli tetap ngotot kalau pembangunan itu harus dilakukan di darat. Rizal justru menganggap bahwa membangun di lautlah yang biayanya jauh lebih mahal.
"Pabrik ini tingginya tiga kali Monas dan besarnya lima kali dari kapal induk AS. Argumen yang diberikan pembangunan pabrik terapung lebih murah dibanding di darat. Itu saja sudah ngawur, mana mungkin di darat lebih mahal," terang dia di Gedung DPR pada September 2015 lalu.
Karena polemik ini tak kunjung usai dan membuahkan keputusan, pemerintah melibatkan konsultan internasional untuk ikut berkontribusi memberikan masukan.
"Mencari konsultan independen dengan reputasi world class yang dapat memberikan rekomendasi profesional," kata Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja.
Untuk meminta bantuan konsultan tersebut, butuh anggaran yang tidak sedikit. SKK Migas menyebut, membutuhkan dana sekitar Rp 3,8 miliar untuk menggunakan jasa konsultan tersebut.
Kisruh mengenai hal ini membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Pada akhir Desember lalu, Jokowi memanggil beberapa menteri dan pejabat terkait untuk melakukan rapat terbatas (ratas) khusus membahas Blok Masela.
Hasilnya, Jokowi menginginkan keputusan proyek yang disebut bakal jadi proyek gas terbesar di dunia ini tidak tergesa-gesa, jadi harus benar-benar dikaji lebih dalam.
Jokowi juga menegaskan, proyek ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir atau sekelompok orang saja.
Ratas untuk membahas hal ini kembali dilakukan Jokowi pada awal Februari kemarin. Dalam ratas itu, Jokowi mengatakan dirinya tak akan memutuskan proyek blok tersebut akan dibangun di darat atau di laut sebelum bertemu investor dan kontraktor.
"Sebelum saya masuk ke darat atau laut, saya mau ketemu dulu dengan investor kontraktornya. Kalau belum itu, saya tidak akan putuskan," tegas Jokowi.
Diputuskan di darat
Namun, dua pekan lalu, Rizal Ramli tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk dari kalangan Istana. Rizal menyebut, pemerintah sudah memutuskan proyek kilang LNG tersebut bakal dibangun di darat.
Dalam keterangan pers yang diterima, Rizal mengatakan, Presiden Jokowi yang menginginkan pembangunan kilang Masela dibangun di darat.
Dalam kajian Kemenko Maritim, biaya pembangunan kilang darat sekitar US$ 16 miliar sedangkan jika dibangun terpung US$ 22 miliar. Dengan begitu, Rizal menyebut, jika dibangun di darat akan ada penghematan US$ 6 miliar.
Rizal juga beralasan, pembangunan di darat akan memberikan efek ganda atau multiplier effect bagi perekonomian.
Dia berpendapat, seandainya pembangunan kilang dilaksanakan di laut, maka Indonesia hanya akan menerima pemasukan US$ 2,52 miliar setiap tahun dari penjualan LNG. Angka itu pun diperoleh dengan asumsi harga minyak US$ 60 per barel.
Sebaliknya dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan cara ini, negara bisa mengantongi pendapatan mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.
"Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan multiplier effect-nya yang jauh lebih besar dibandingkan jika kilang dibangun di laut. Langkah ini akan melahirkan industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa mengembangkan kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 km dari blok Masela," ujar Rizal Ramli.
"Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effect serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya," tambah dia.
Dibantah Istana
Sontak pernyataan tersebut ramai diperbincangkan. Tak lama, Istana pun langsung membantah. Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi menegaskan bahwa Presiden belum memutuskan apa-apa terkait proyek gas Blok Masela.
"Sampai saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan kilang Blok Masela apakah offshore atau onshore. Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela," kata Johan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun angkat bicara. Dia mengatakan, Presiden akan meminta klarifikasi mengenai pernyataan Rizal tersebut.
Presiden Jokowi memang belum memutuskan kelanjutan proyek tersebut apakah di laut atau di darat. Dia menegaskan, proyek tersebut tidak akan diputuskan dalam waktu dekat. Keputusan itu akan diambil di 2018.
"Keputusan investasi itu nantinya ada di 2018. Oleh sebab itu kita memerlukan waktu untuk memberikan peluang kepada investor apakah (pembangunannya) di darat atau di laut," katanya.
Jokowi Gerah
Polemik ini membuat Jokowi gerah dan istana menyebut Jokowi tidak happy akan hal ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini marah karena ada kegaduhan di kabinet pimpinannya.
Disebutkan Johan Budi, Jokowi prihatin terhadap hal yang terjadi belakangan ini. Menteri-menterinya saling serang di ranah publik. Dia berharap perdebatan hanya terjadi di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet.
"Presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini di mana seolah-olah antar menteri itu sudah saling menyerang di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di-sharing pada publik. Tentunya Presiden tidak happy situasi yang seperti itu," ujar Johan.
"Presiden menegaskan, tolong ini dihentikan kepada para menteri. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet. Ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," lanjutnya.
"Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini, yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup, hentikan itu kepada siapapun pembantunya. Ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden," pungkas Johan.
Jokowi akan memanggil sejumlah menteri yang berpolemik atau berseteru satu sama lain, sehingga menimbulkan kegaduhan.
"Tidak hanya 2 menteri, tapi ada beberapa menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok lah," ujar Johan. (Zul/Ndw)
