Menlu Retno: Isu Palestina Tidak Bisa Diselesaikan Satu Negara

Menlu RI juga menyampaikan komitmen menyumbangkan bantuan senilai 1,5 juta dolar AS setiap tahunnya untuk membantu rakyat Palestina.

oleh Liputan6 diperbarui 06 Mar 2016, 21:39 WIB
Sejumlah pejabat tinggi dan menteri luar negeri yang ikut Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam berpose bersama jelang dibukanya rangkaian acara KTT OKI di Jakarta, Minggu (6/3/2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat menteri KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menekankan bahwa isu Palestina tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara.

"Pertemuan hari ini adalah untuk memperkuat outcome documen yang akan dibahas para kepala negara besok 7 Maret 2016. Selain itu, Pertemuan Luar Biasa OKI ini adalah bagian dari peran aktif Indonesia di dunia Internasional sebagai pilar ke-empat prioritas politik luar negeri Indonesia," kata Retno di Jakarta Convention Center (JCC) seperti dikutip Antara, Minggu (6/3/2016).

Menlu RI mengatakan, KTT Luar Biasa OKI diharapkan menghasilkan resolusi bersama yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Kota Suci Yerusalem).

"Semakin lama kita menunggu, semakin terkubur hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Palestina," tegas Retno.

 

Pemerintah Indonesia juga menggagas agar KTT LB OKI dapat menghasilkan Jakarta Declaration yang memuat langkah-langkah konkret yang akan dilakukan bagi Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Menlu RI juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menyumbangkan bantuan senilai 1,5 juta dolar AS setiap tahunnya dalam beberapa tahun ke depan untuk membantu rakyat Palestina.

Sebelumnya, Indonesia juga telah menyumbang sebesar satu juta dolar AS untuk Palestina melalui UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA).

Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI untuk isu Palestina dan Al Quds Al Sharif pada 7 Maret 2016. Pertemuan itu dihadiri oleh 605 delegasi dari 57 negara dan 2 organisasi internasional.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya