Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan DPR sedang disibukkan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak.
Menurut Mantan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Syarief Hasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tidak mungkin akan tertutupi dengan pengampunan pajak.
"Saya rasa tidak mungkin akan tertutup (APBN-P). Jadi bagusnya kalau untuk menutup defisit anggaran itu langkah pertama adalah dengan efisiensi anggaran," ujar Syarief di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/3/2016).
Dia menilai dengan efisiensi anggaran maka akan lebih efektif. Hal kedua, rasio pajak yang dikatakan juga memang harus dinaikkan.
"Jadi untuk jangka panjang artinya apa ekstensifikasi kebijakan pajak itu memang harus dilakukan bisa melalui tax amnesty. Yang ketiga intensitas intensifikasi untuk penarikan pajak itu harus ditingkatkan. Sehingga lagi-lagi semua kebijakan harus sinergi," ujar Syarief.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan jika partainya lebih menekankan penggunaan efisiensi anggaran dan infrastruktur.
Baca Juga
Advertisement
"Infrastruktur itu perlu ya, tetapi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas," kata dia.
Dia juga mengatakan jika anggaran tax amnesty, tidak ada hubungannya dengan moratorium yang dilakukan pemerintah.
"Kalau perencanaan APBN-P itu tidak tercapai, tentu ada efisiensi. Dan efisiensi itu semua kelembagaan, kementerian dan lembaga itu termasuk DPR ya. Sehingga lagi-lagi harus dilakukan efisiensi," pungkas dia.
Saat ini, pembahasan RUU Tax Amnesty masih ditunda DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sebelumnya mengatakan jika penundaan pembahasan RUU Tax Amnesty bukan karena tertundanya revisi UU KPK.
"Ini karena memang waktunya juga seperti itu dan kebetulan sebentar lagi reses. Kalau dibahas minggu depan dimasukin Bamus toh nggak bisa dilaksanakan," ungkap Agus.
Agus menjelaskan, bisa saja membahas soal RUU Tax Amnesty selama masa reses, tetapi sepertinya keinginan dari anggota DPR yang lain supaya dapat membahasnya secara detail dan komprehensif. Sehingga dibahasnya usai masa reses nanti.(Devira/Nrm)
Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar Mulai Pukul 06.00 - 09.00 WIB. Klik di sini
