Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai silang pendapat dan perang argumen antar-menteri Kabinet Kerja merupakan budaya baru yang membedakan dengan menteri sebelumnya.
"Justru ini jadi penegas, bahwa kabinet Jokowi bukan kabinet SBY atau kabinet Soeharto yang tidak membolehkan para menterinya adu argumen di publik. Ini bukan kegaduhan. Yang gaduh itu kalau sudah diputuskan tapi tetap membangkang," ucap Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (9/3/2016).
Ia berharap, presiden tidak melarang para menterinya untuk saling berargumen di publik. Namun demikian, silang pendapat yang terjadi dipublik harus fokus pada persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia mendorong Jokowi untuk membuat aturan main agar para menterinya bisa tetap menyampaikan hal-hal substantif mengenai kebijakan dan tidak menyerang pada hal yang bersifat pribadi.
Baca Juga
Advertisement
"Menteri harus berdebat dalam konteks substansi pengambilan keputusan. Karena itu presiden harus membuat kode etiknya, seperti misalnya tidak boleh menyerang pada pribadi dan hanya fokus pada kebijakan. Dan apabila kebijakan sudah diketok palu, semuanya harus patuh. Tidak ada lagi perdepatan," ucap dia.
Ia pun mencontohkan kebijakan yang dapat diperdebatkan yaitu persoalan yang memiliki dampak yang besar bagi negara dan masyarakat seperti mengenai eksplorasi Blok Masela yang hingga kini masih pro dan kotra.
"Misalnya Blok Masela, biarkan perdebatan di muka publik. Karena dibalik ini kan ada tuntutan masyarakat, pengambilan keputusan harus transparan dan memicu keterlibatan partisipasi publik, dalam rangka mengontrol keputusan negara," kata Ray.
Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut.
Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.
Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras.
Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.
