Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin menyatakan tidak takut bertarung dalam pemilihan pucuk tertinggi partai berlambang pohon beringin melalui musyawarah nasional (munas) yang rencana digelar pada Mei atau Juli mendatang, dengan cara bermain uang atau money politics.
Sebab, dia mengakui banyak investor yang menawarkan kepada dirinya modal untuk bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Golkar periode 2016-2021.
Namun, Wakil Ketua MPR ini menolak semua tawaran dari investor tersebut. Sebab, Mahyudin tidak ingin Golkar diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada investor.
Dalam artian, para investor nantinya apabila ia terpilih menjadi ketua umum, maka dirinya dan partainya akan 'disetir' oleh para investor atau menuntut banyak hal kepada Golkar.
"Ajak main duit, saya bisa saja, banyak investor yang tawari saya, tapi nanti saya tergadai, Golkar diperdagangkan. Saya maju jadi caketum Golkar jual idealisme," ucap Mahyudin dalam silaturami dan dialog Poros Muda Golkar (PMG) pro visi negara kesejahteraan 2045 bersama kandidat calon ketum Golkar di rumah dinas Mahyudin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2016) malam.
Baca Juga
Advertisement
Mahyudin mengakui ia bukan bakal calon ketum Golkar yang terbaik dibandingan dengan kandidat lainnya, seperti Ade Komarudin (Akom), Setya Novanto (Setnov), Idrus Marham, Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartanto dan lainnya. "Saya bukan orang terbaik, tapi berusaha jadi yang terbaik."
Mantan anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, ketika disuruh memilih jabatan di parlemen oleh Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), apakah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR atau MPR, ia menolaknya.
Dia lebih memilih jabatan sebagai Wakil Ketua MPR, karena MPR tidak bersinggungan dengan masalah anggaran. Sementara, apabila menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, itu sangat erat hubungannya dengan politik maupun anggaran yang banyak menjerat anggota DPR tersangkut kasus korupsi.
"Makanya saya pilih jabatan Wakil Ketua MPR, lebih minim bahas anggaran," ujar dia.
Mahyudin juga memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi Ketum Golkar periode mendatang. Pertama, melakukan rekonsiliasi secara total baik di pusat maupun daerah. Apalagi, ia tidak pernah merasa bermasalah dengan semua caketum, selalu berkomunikasi dengan semua.
"Jadi kalau saya menang, saya juga tidak ada masalah dengan mereka. Kalau saya menang jadi Ketum, saya akan merangkul mereka semua untuk bersama-sama membesarkan Golkar. Tapi kalau saya kalah, salah satunya jadi menang, saya juga akan mendukung sepenuhnya siapapun yang jadi Ketum. Jadi kita harus siap menang, siap kalah dan harus fair," papar dia.
Selain itu, sambung Mahyudin, ia juga tidak ada pikiran untuk pindah partai, mendirikan partai baru apabila dirinya kalah dalam pemilihan Ketum Golkar tersebut.
Bagi dia, membangkitkan Golkar dari keterpurukan yang dialami lebih dari satu tahun belakangan ini akibat dualisme kepengurusan, menjadi harga mati yang ditanamkan dalam setiap kader Golkar.
"Sehingga saya berpikir ada jabatan atau tidak ada jabatan, itu bukanlah sesuatu yang penting bagi saya. Tapi saya merasa sudah besar di partai ini, dan memang saatnya mengabdikan, membaktikan diri kepada partai ini," papar dia.
Kedua, Mahyudin mempersiapkan segala hal untuk pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, di mana akan dibentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) secara permanen untuk menggaet para Calon Kepala Daerah (Cakada). Dengan demikian, penetapan Cakada Golkar melihat dan memproritaskan kepada kepentingan kader.
"Jadi tidak didagang-dagangkan, saya tidak mau partai didagang-dagangkan. Saya dengar kalau orang lain, calon, duit sekian-sekian, ini partai semakin hari semakin rusak. Masyarakat melihat, itu yang partai kita ini tidak pernah berubah, kelakuan begitu-begitu saja. Nah ini yang harus kita antisipasi," tutur dia.
Mahyudin juga berharap, Golkar terus berjaya sampai kapan pun. Sebab, dirinya tidak ingin Golkar berakhir pada saat ini. Melainkan, ia ingin Golkar terus ada dan tidak menjadi pecundang partai-partai lain.
"Setia pada UUD (1945) dan Pancasila, itu cita-cita Golkar didirikan," Mahyudin menandaskan.
