Liputan6.com, Jakarta - DPR berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pemanggilan tersebut terkait penggusuran Kalijodo, keberadaan tempat hiburan Alexis-Malioboro, dan dugaan korupsi RS Sumber Waras.
Situasi ini, tidak membuat Ahok beringsut. Malah sebaliknya, dia merasa memiliki jabatan penting karena DPR RI sampai turun tangan. Padahal, masalah tersebut berada di tingkatan provinsi yang bisa ditangani DPRD DKI.
"DPR mau panggil saya, sekelas presiden saya," canda Ahok, di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/3/2016).
Baca Juga
Advertisement
Tidak hanya itu, dia juga melontarkan canda terkait adanya tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau 'menyentuh' Ahok terkait kasus tersebut.
"KPK itu profesional, dituduh memihak saya. Kadang-kadang saya pikir, saya merasa bangga juga menjadi Ahok. Ternyata bisa diatur KPK kata mereka," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait kasus RS Sumber Waras, lanjut Ahok, harus segera dihentikan. Untuk mengakhirinya, ia tidak takut dibawa ke meja hijau.
"Saya lebih senang pengadilan sebetulnya. Kita enggak mau dibuat ombang-ambing. Karena kalau di pengadilan semua orang akan dengar. Salahnya di mana beli RS Sumber Waras," tandas Ahok.
