Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan penghematan anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebagai langkah awal dari penghematan anggaran ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyisir sektor mana saja yang bisa dilakukan penghematan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan memetakan sektor-sektor apa saja yang bisa dilakukan penghematan. Caranya, pemerintah akan melihat skala prioritas dari sektor tersebut.
"Efisiensi anggaran itu dilakukan dalam beberapa dimensi. Dimensi pertama harus mengutamakan manfaat. Oleh karena itu harus menjadi ukuran yang paling penting. Efisiensi kedua bagaimana kita lihat prioritas. Jadi kita lihat kalau manfaatnya besar tapi prioritasnya kurang itu kita utamakan yang manfaat tinggi dan realitas tinggi," ujar dia di Jakarta, Jumat (11/3/2016).
Selain itu, lanjut Sofyan, pemerintah juga menyederhanakan nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) hingga ke tingkat pemerintah daerah (Pemda). Hal ini telah dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan penghematan melalui pemangkasan program-programnya.
Baca Juga
Advertisement
"Kemudian ketiga adalah simplifikasi nomenklatur. Malah kita mulai memperkenalkan money follow program mulai tahun ini. Kita lihat uang banyak beredar mengikuti jumlah dan fungsi. Ada di daerah kita mulai 2017," jelas dia.
Menurut Sofyan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memangkas program dari sebelumnya 3.000 program menjadi hanya 900 program pada tahun ini. Dengan mengecilnya jumlah program tersebut, maka Pemda DIY hanya tinggal fokus ke program-program yang dianggap menjadi prioritas dan berdampak besar bagi masyarakat.
"Kita ada Musrenbang di DIY. Di DIY dalam satu tahun lalu ada 3.000 kegiatan. Oleh Sultan minta dipotong 1.300 kegiatan. Tahun ini dipangkas lagi jadi 900 kegiatan. Sehingga betul-betul kegiatan yang dilaksanakan merupakan hal yang paling prioritas," tutur dia.
Hal yang sama rencananya juga akan diterapkan di tingkat pemerintah pusat. Salah satu hal yang akan dilakukan yaitu dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seminar. Kegiatan-kegiatan semacam ini dianggap tidak terlalu membawa dampak yang besar sehingga perlu dikurangi.
"Kemudian efisiensi simplifikasi itu contohnya seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kemudian biaya seminar. Itu juga diminta supaya di pangkas dulu. Kita akan pangkas yang secara nomenklatur tidak jelas. Misalnya pemberdayaan nelayan. Apa itu pemberdayaan nelayan? Itu harus diperjelas. Kemudian ada nama program peningkatan jalan. Yang terjadi selama ini peningkatan jalan ini adalah meninggikan permukaan jalan. Padahal kan harusnya peningkatan kualitas. Nah ini yang harus diperjelas," dia menjelaskan.
Namun demikian, Sofyan menyatakan pihaknya belum bisa merinci besaran anggaran atau program-program apa saja yang akan terkena efisiensi. Hal tersebut, akan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran negara.
"Sekarang sedang kita sisir. Kita akan gunakan pola yang sama (dengan DIY). Kita akan gunakan pendekatan baru semua program prioritas paling pertama. Dengan cara begitu, prioritas pertama wajib dibiayai. Oleh karena itu tinggi sekali manfaatnya. Kalau ada uang baru kerjakan prioritas kedua, ketiga dan keempat. Nanti dalam APBN kita akan susun prioritas pertama sampai ke lima. Nah, APBN itu kan kita tidak bisa prediksi. Dengan cara ini lebih mudah. Jadi ketika APBN tidak mencukupi, pemangkasannya lebih mudah kita tinggal potong-potong saja yang kurang prioritas," pungkas dia. (Dny/Nrm)
