Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menilai partai politik atau parpol memiliki 2 peran penting dalam kehidupan demokrasi di Tanah Air. Kedua fungsi itu adalah pendidikan demokrasi dan meraih kekuasaan.
Namun begitu, dia menyayangkan saat ini parpol belum mampu menerapkan fungsi pertamanya, yaitu pendidikan demokrasi bagi rakyat. Bahkan, para elite dinilai lebih condong memanfaatkan partai sebagai ajang sarana perebutan kekuasaan.
"Fungsi yang pertama jarang dilakukan. Fungsi yg kedua dominan dan bising," cuit Ridwan Kamil dalam akunnya, @ridwankamil, yang dikutip Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (12/3/2016).
Kang Emil, begitu ia biasa disapa ini menambahkan, maju mundurnya suatu bangsa ditentukan dengan kondisi partai politik. Suasana kondusif parpol akan memberikan keuntungan bagi suatu negara.
"Negara maju dengan kehadiran partai politik yang stabil dan tidak terlalu banyak. jika belum baik, sempurnakan bukan ditinggalkan," cuit Kang Emil.
Baca Juga
Advertisement
Kicauan Kang Emil tersebut di-retweet oleh 382 netizen hingga pukul 00.13 WIB. Selain itu, juga muncul puluhan komentar. Di antaranya dari akun Mega P @85Ciale yang menganggap cuitan tersebut mengandung nada sindiran.
"@ridwankamil kayaknya nyindir nih," tulis @85Ciale.
"@ridwankamil nyindir pak ahok ya?? Hhe," tulis Jhefry Ardiant @JhefryR.
Selain itu, netizen lain menanggapi perubahan yang harus dilakukan para elite parpol. "Perubahan ada 2, berubah dari dalam atau dipaksa dari luar !" cuit @sutanto207.
"@ridwankamil mungkin cara Pak Ahok juga menjadi penyempurna parpol yg saat ini msh prlu blajar, kang," tulis Ben Johar @ben_joe71.
Bahan Koreksi
Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, calon incumbent Ahok berencana maju bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono melalui jalur independen. Ahok menganggap kehadiran calon independen seharusnya menjadi bahan koreksi bagi partai politik.
Selain itu, kehadiran calon independen juga dapat mengisi kekosongan saat parpol tidak memiliki kader berkualitas dalam memimpin daerah. Dengan begitu, pemerintahan tetap berjalan, meski tidak dipimpin kader parpol.
"Misalnya kamu bayangin ada 10 partai di satu negara, yang dikuasai oleh ketua dan sekjen. Masa negara cuma dikuasi oleh 20 orang. Nah untuk menghindari itulah, parpol agar tidak dimonopoli oleh orang tertentu di negara kita, atas nama parpol, atas nama rakyat dibukalah independen," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis 10 Februari 2016.
Jadi, Ahok menyimpulkan, sebenarnya calon independen diperlukan untuk menyehatkan partai politik.
