Liputan6.com, Jakarta - Calon petahana Pilkada DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai calon terkuat di antara yang ada. Bahkan, nyaris tak ada celah untuk mengalahkan mantan Bupati Belitung Timur itu.
Namun, pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, reklamasi pantai Jakarta dapat menjadi 'kunci mati' mengalahkan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
"Kunci mati bagi Ahok itu reklamasi, ini kartu truf Ahok. Ini kan masalah besar buat warga Jakarta," ujar Ray dalam diskusi bertajuk 'Kontestasi Pilkada DKI' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).
Baca Juga
Advertisement
Ray menyayangkan para penantang Ahok tidak menggunakan isu atau menolak tegas reklamasi. Menurut dia, lawan-lawan Ahok juga disibukan dengan masalah survei yang selalu rendah.
Selain reklamasi, Ray berujar, penantang Ahok tidak bisa mencitrakan diri pro rakyat kecil. Selama ini, menurut dia, Ahok identik dengan penertiban dan dekat dengan kalangan atas Ibu Kota.
"Ahok ini kan dicitrakan tidak pro-rakyat kecil. Selalu melalukan penggusuran. Nah, harusnya penantang ini mencitrakan diri sebagai yang pro rakyat kecil, menolak penggusuran yang dilakukan oleh Ahok," tandas Ray.
Dalam diskusi ini juga dihadiri Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan, Ketua DPP PDI Perjuangan, serta bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Biem Benyamin.
Surat DPP PDIP
Ray menilai, Surat DPP PDI Perjuangan terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta bisa memiliki banyak makna. Menurut dia, surat ini bisa dimaknai agar kader PDIP mencabut dukungan untuk Ahok, dengan cara menarik KTP yang telah dikumpulkan.
"Sangat bisa diartikan instruksi itu supaya kader mencabut dukungan dari Ahok," kata dia.
Ray berujar, PDIP mengeluarkan instruksi tersebut untuk mencegah manuver yang dilakukan kader atau pengurus PDIP. Terlebih, setelah muncul pernyataan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang mengatakan majunya Ahok sebagai bakal calon gubernur dari jalur independen bentuk deparpolisasi.
"Akibat pernyataan deparpolisasi berdampak panjang, itu mau di-recovery kembali. Mau disolidkan, yang sudah ke sana (mendukung Ahok) ingin dikembalikan ke pangkuan PDIP," ujar dia.
Sikap resmi DPP PDIP itu dikeluarkan melalui surat instruksi dengan nomor 1335/IN/DPP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
Dari 5 poin dalam surat yang ditanda tangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bambang DH tersebut, poin pertama menyebutkan:
DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, merupakan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP.
Karena itu, PDIP tetap komitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta, sampai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bambang DH yang ikut menandatangi surat instruksi itu membenarkan. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk komitmen partai yang mendukung pemerintahan tersebut dari awal.
"Memang ini kan masih jalan, bahwa Gubernur Pak Ahok dan Wagubnya Pak Djarot. Karena kita memang dukung dari awal," ujar Bambang kepada Liputan6.com, Jumat 11 Maret 2016 malam.
Kendati, terkait apakah ini tanda partai berlambang kepala banteng itu masih membuka peluang mendukung Ahok, meski sudah menyatakan maju melalui jalur independen, Bambang tak menjawab dengan tegas.
"Ini kita kan masih berproses melakukan mekanisme penjaringan. Yang namanya peluang kan itu dari 0 hingga 100. Dan proses ini masih berlangsung," tandas Bambang.
