Liputan6.com, Jakarta - Ribuan supir taksi, bajaj, dan angkutan umum demonstrasi di depan Balai Kota, Jakarta. Mereka protes karena merasa mata pencahariannya dirampas dengan keberadaan transportasi berbasis online.
Oleh karena itu, para supir mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Ahok melarang keberadaan moda transportasi tersebut beraktivitas.
"Saya minta kepada pejabat berwenang untuk gubernur, Presiden, atau kominfo untuk menutup aplikasi Uber dan Grab," kata Koordinator Lapangan Taksi Express Sodikin di lokasi, Senin (14/3/2016).
"Mereka telah merampas hak kami sebagai angkutan umum yang telah berjuang bertahun-tahun melayani masyarakat dengan baik," tambah dia.
Baca Juga
Advertisement
Sodikin mengatakan, transportasi berbasis online itu melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Tahun 1992 tentang Angkutan Umum dan Jalan Raya. Aturan yang dilanggar adalah tidak adanya KIR dan tidak ada izin usaha.
"STNK bukan tanda legal suatu usaha, tapi surat pertanda nomor kendaraan. Bukan izin legal," imbuh Sodikin.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan untuk penjagaan telah disiagakan 1.500 personel polisi di Balai Kota, Istana Negara, dan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk di Balai Kota sendiri disiagakan 200 personel dan tampak Baracuda hitam di halaman.
Pantauan Liputan6.com, para supir yang memakai pakaian dinas merapatkan barisan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka membawa spanduk ukuran 1 meter x 2 meter, bertuliskan 'Tutup Aplikasi Online'.
Demonstran yang berjumlah ribuan ini juga meneriaki Ahok agar mau keluar dan menemui mereka. Namun, Ahok sedang melaksanakan rapat pimpinan.
