Liputan6.com, Jakarta - Berbagai bentuk dukungan terus bergulir terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Dukungan diberikan oleh warga DKI yang tergabung dalam relawan bernama TemanAhok.
Namun bentuk-bentuk dukungan tersebut harus diperhatikan TemanAhok jika tak ingin menjadi bumerang bagi mereka. Apalagi jika upaya mendukung Ahok itu melawan aturan.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengingatkan kepada TemanAhok agar berhati-hati. Sebab, kesalahan sedikit saja dapat menggagalkan Ahok untuk kembali menduduki kursi DKI 1 pada 2017 nanti.
"Seperti misalnya, dia memanfaatkan petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) untuk mengumpulkan KTP, ya enggak boleh. Kan mereka dibayar sama pemerintah," ucap Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Baca Juga
Advertisement
Begitu juga aparat pemerintah dari tingkat atas hingga Ketua RT. Mereka dilarang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga DKI yang digunakan sebagai syarat dukungan Ahok maju melalui jalur independen.
Taufik juga mengkritisi stan atau booth Teman Ahok di sejumlah sudut pusat perbelanjaan Ibu Kota. Dia mempertanyakan sumber dana yang digunakan relawan TemanAhok untuk mengumpulkan dukungan.
"Terus booth-booth yang ada di mal-mal itu, kalau dihitung harga sewa per hari saja berapa, dikalikan 1 tahun. Itu uang dari mana? Apa mal mau nyumbang?" tanya Taufik.
"Itu bisa dipertanyakan nanti. Itu juga (berpotensi) masuk gratifikasi. Jadi banyak yang harus diantisipasi sama timnya Ahok" ucap Taufik.
