Liputan6.com, Jakarta - Polemik GrabCar dan Uber saat ini menyita perhatian masyarakat. Bahkan, layanan transportasi berbasis aplikasi ini sempat dikabarkan akan diblokir.
Jika memang diblokir, sebagian masyarakat kemungkinan tidak akan sependapat karena layanan yang ditawarkan oleh Grab dan Uber dinilai memberi manfaat bagi masyarakat.
Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak mau gegabah mengambil keputusan. Dalam sesi konferensi pers, Selasa (15/3/2016) di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa permasalahannya bukan pada soal blokir atau tidak blokir.
Baca Juga
Advertisement
"Saya sampaikan teknologi itu netral. Aplikasi itu netral. Permasalahannya bukan soal blokir atau tidak memblokir. Tapi bagaimana caranya kita menstruktur jenis transportasi ini," ujar Rudiantara.
Kemudian ia menilai, semua aspirasi dari masyarakat, termasuk mengenai Grab dan Uber, harus ditampung. Akan tetapi, tidak semua aspirasi itu dapat dilaksanakan.
"Apa yang saya sampaikan kepada Pak Presiden sama seperti yang saya sampaikan ke teman-teman. Semua aspirasi dari masyarakat harus ditampung dan di-address. Tapi tidak semuanya dilaksanakan. Yang jelas kami ingin menyelesaikan permasalahan ini secepatnya," jelas Rudiantara menanggapi pertanyaan awak media.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah Grab dan Uber boleh beroperasi atau tidak selama belum memenuhi secara utuh semua peraturan dari pemerintah, pria yang akrab dengan panggilan Chief RA tersebut hanya melontarkan jawaban normatif.
"Saya sampaikan, mohon sabar ya. Kami coba selesaikan segera. Tolong beri ruang, beri waktu. Kalau sebagai teman saya tanya, mau diblokir atau enggak?" Jelas pria yang malang-melintang di dunia telekomunikasi tersebut.
(Why/Isk)
