Liputan6.com, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk mengembangkan kawasan pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus (KEK) terpadu di Provinsi Maluku.
Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung mengatakan selain pemerintah Belanda, perseroan juga akan menggandeng Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Nantinya pemerintah Belanda akan bertindak sebagai pelaksana studi dan membiayai sepenuhnya untuk Batugong dan Waai Tulehu.
"Berdasarkan hasil studi tersebut, Pelindo IV akan bekerjasama dengan Provinsi Maluku untuk melakukan kerjasama pengembangan wilayah tersebut menjadi sebuah kawasan kepelabuhanan dan KEK terpadu," kata Doso dalam keterangan tertulis, Rabu (16/3/2016).
Baca Juga
Advertisement
Doso menjelaskan, untuk tahap pertama luas pengembangan daerah daratan mencapai 300 hektare (ha), sementara untuk pelabuhan memiliki panjang dermaga 1.000 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan -16 meter LWS.
Pengembangan kawasan pelabuhan dan KEK terpadu ini terdiri atas fasilitas kepelabuhanan serta kawasan industri yang akan menjadi pusat pengolahan hasil sumber daya perikanan dan agroindustri. Nantinya pengembangan kawasan tidak hanya berada di Maluku tapi juga wilayah di sekitarnya.
"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan interkonektivitas pelabuhan yang terdapat di Indonesia Timur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Maluku dan sekitarnya, sehingga disparitas harga maupun potensi ekspor wilayah tersebut dapat optimal," jelas dia.
Untuk pembangunan fasilitas pelabuhan, menurut Doso, perseroan telah mengalokasian dana sebesar Rp 150 miliar. Dana tersebut sekitar Rp100 miliar berasal dari penyertaan modal negara (PMN), sedangkan sisanya dari kas internal perusahaan.
Nantinya pembangunan pelabuhan akan berbasis green concept. Sumber daya yang digunakan dalam pembangunan dan operasional semaksimal mungkin bebas dari polusi. Perseroan akan memanfaatkan bahan bakar pembangkit listrik alternatif gas atau LNG.
"Pembangunan fasilitas pelabuhan diharapkan selesai pada 2018, sehingga pada saat Pelabuhan Ambon eksisting mencapai kapasitas dan kapabilitas maksimalnya, yaitu pada tahun 2022 sudah dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan di lokasi yang baru ini sebagai alternatif," ujar dia. (Yas/Ahm)
