Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Laksamana Muda TNI Arie Soedewo menegaskan, pihaknya akan melaksanakan aksi total untuk memberantas penyelundupan dan illegal fishing.
"Kita akan segera siapkan strategi dan langkah 'menyengat' untuk memberantas kejahatan di laut. Termasuk oknum-oknum yang ikut membekinginya," ujar Arie Soedewo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (18/3/2016)
Arie juga menuturkan, lembaga yang dipimpinnya siap menjadi bulldozer bagi Presiden dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terhadap praktik-praktik kejahatan yang merugikan negara.
"Amanat presiden agar semua penyeludupan barang di jalur laut bisa diberantas, termasuk illegal fishing (pencurian ikan) dan penyeludupan narkoba," ujar Arie.
Baca Juga
Advertisement
Menurut Arie, untuk bisa memberantas kejahatan itu, diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai dan KKP.
"Sebagai lembaga di bawah Presiden, kita akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan good governance untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif," papar Arie.
Arie juga memaparkan, Indonesia memiliki luas laut sekitar 3 juta kilometer persegi, tapi armada patroli masih terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke.
"Kita butuh teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan stakeholder lain," terang Arie.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo untuk memerangi penyeludupan, sekaligus membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi semua aksi kejahatan di laut.
