Liputan6.com, Jakarta - Pascareformasi, deparpolisasi atau menihilkan peran partai politik dalam demokrasi terjadi di dunia perpolitikan Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan salah satu penyebabnya adalah tingkat kedekatan pemilih dengan partai politik yang merosot tajam akhir-akhir ini.
"Akar deparpolisasi: tingkat kedekatan pemilih ke partai merosot drastis dari 86% di Mei 1999 sekarang tinggal 10%," tulis Burhan dalam aku twitternya @BurhanMuhtadi.
Burhan yang tengah berada di Australia saat dihubungi Liputan6.com mengatakan, deparpolisasi terjadi antara parpol dan pemilih yang disebabkan oleh dua hal, yakni afeksi psikologis dan rasional.
Baca Juga
Advertisement
"Di dua-duanya pemilih merasa tidak diwakili oleh parpol. Parpol tidak menyalurkan kepentingan mereka, karena itu deparpolisasi semakin parah," ujar Burhan, Senin (21/3/2016).
Pemilih semakin sinis terhadap parpol dengan banyaknya calon kepala daerah bukan kader yang diusung parpol dan memenangkan pemilihan.
"Ini indikasi adanya deparpolisasi," ujar Burhan. Dia menambahkan, saat ini yang dicari pemilih adalah calon pemimpin yang populer dan elektabilitasnya tinggi.
Terkait kondisi ini, parpol diimbau untuk introspeksi dan bukan menyalahkan pihak lain. "Sebaiknya introspeksi, setelah reformasi parpol belum memenuhi amanah rakyat," ucap Burhan.
Dengan introspeksi, parpol diharapkan lebih terbuka dan di saat yang sama memperbaiki kinerja dan saluran yang membuka ruang politik untuk menyerap aspirasi publik.
Selama ini, kata Burhan, terjadi banyak kesenjangan atara parpol dan publik. Misalnya saja dalam revisi UU KPK. Parpol menginginkan ada revisi UU, sementara publik tidak ingin ada revisi. "Parpol harus lebih peka pada tuntutan publik."
