Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Balai Kota DKI. Kedatangan Tjahjo disambut langsung Gubenur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok.
Mendagri mengatakan, ada 3 hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah instruksi untuk membuat lingkungan bersih.
"Jadi satu rumah harus punya tempat pembuangan sampah yang layak, membersihkan selokan, dan Pak Gub juga sudah menyediakan angkutan sampahnya,"ujar Tjahjo usai bertemu Ahok, di Balai Kota DKI, Senin (21/3/2016).
Kedua adalah rencana Mendagri memanggil seluruh wali kota di Indonesia untuk mendengar bagaimana pemerintah Jakarta dan Surabaya menutup lokalisasi. Dia mengaku, telah diinstruksikan Presiden Jokowi untuk menutup lokalisasi yang menggangu ketertiban warga di sekitarnya.
Baca Juga
Advertisement
"Lokalisasi ditutup tidak untuk perumahan, mal tapi untuk jalur hijau," kata Tjahjo.
Bahasan ketiga adalah tentang e-KTP di DKI. Tjahjo mengharapkan pada Pilkada mendatang warga DKI telah menggunakan e-KTP.
Menanggapi tantangan Mendagri itu, Ahok mengaku siap. Meski begitu, untuk penghapusan seluruh lokalisasi, dia mengaku kesulitan sebab praktik prostitusi tidak hanya di lokalisasi, melainkan ada juga yang terselubung.
"Nabi saja enggak bisa. Sekarang kos bisa jadi tempat prostitusi, apartemen bisa. Saya bilang kalau hapus prostitusi saya enggak bisa, kalau lokalisasi bisa," ujar Ahok.
Ahok menyanggupi karena permintaan Mendagri adalah menutup perkampungan yang sengaja dibuat untuk kawasan prostitusi.
"Beliau bilang jangan sampai ada kampung kayak Kalijodo. Nah, kalau kayak gitu saya bisa pak tutup. Tapi kalau kayak di hotel atau tempat pijet kan susah dong. Tuhan aja gak bisa, buktinya dikasih kesempatan ada prostitusi," tutup Ahok.
