Liputan6.com, Jakarta Surat larangan dari Fraksi Partai Golkar (FPG) terhadap tenaga ahli dan staf ahli anggota DPR terlibat dalam kampanye Bakal Calon Ketua Umum Golkar dinilai positif. Hal itu bertujuan demi menjaga soliditas dan performa kerja anggota DPR dalam parlemen.
"Ini kan bagus surat larangan tersebut, tenaga ahli jangan ikut terjun bebas ke wilayah politik atau sebagai tim sukses salah satu calon ketum golkar. Ada dugaan anggota DPR yang memakai staf ahli untuk pemenangan Ketum Golkar," kata Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Dia pun meminta para anggota DPR tidak memanfaatkan keberadaan tenaga ahli untuk kepentingan pencalonan Ketua Umum Golkar. Mereka diharapkan tak melupakan amanah sebagai pejabat negara.
"Jangan melanggar etika karena jabatan negara melekat pada diri mereka. Jangan menerima gratifikasi apapun bentuknya, contoh fasilitas pesawat privat jet, speedboad untuk menemui pemilik suara (DPD) Golkar di daerah," ucap dia.
Baca Juga
Advertisement
Dia kembali menegaskan agar para calon ketua umum Golkar yang mayoritas merupakan anggota DPR fokus kepada masalah etika.
"Jangan manfaatkan jabatan. Dan jangan lupa juga sebagai pejabat, menunaikan kewajiban, seperti laporan LHKPN, bukankah pimpinan KPK Basaria sudah bilang, buat dan laporkan LHKPN sangat mudah," ujar dia.
"Ikut kompetisi boleh, baik Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin yang notabene pejabat negara harus ingat posisi mereka. Jangan terpengaruh oleh tim sukses, baca undang-undang dan peraturan," imbuh Pangi.
