Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda Seksi V km 13 Balikpapan - Sepinggan, Balikpapan Utara, pada Kamis (24/3/2016). Proyek jalan tol ini sebenarnya telah dimulai sejak 2010, tapi terkendala pembebasan lahan.
Dalam konferensi pers di proyek tersebut, Jokowi mengakui masalah pembebasan lahan tidak hanya terjadi di proyek jalan tol tapi, terjadi di banyak proyek, antara lain di kawasan industri, jalur kereta api dan jalan tol.
Oleh karenanya, kini pemerintah tengah membuat terobosan agar masalah lahan tidak lagi menghambat. "Kalau pembebasan lahan selesai, konstruksi itu cepat selesai," ucap Jokowi.
Ruas jalan tol yang tengah ditinjau Presiden ini telah dimulai kembali pembangunannya sejak November 2015.
Baca Juga
Advertisement
"Ini adalah bagian dari tol Balikpapan-Samarinda yang sudah dimulai tahun 2010 tapi berhenti. Dan saya paksa dengan Pak Gubernur untuk dimulai lagi kemarin, pada bulan November 2015," tutur Jokowi seperti dikuti dari keterangan tertulis Kamis pekan ini.
Peninjauan Jokowi di proyek jalan tol ini juga untuk memastikan proyek yang bernilai Rp 13,112 Triliun itu telah dimulai kembali. "Dan ternyata betul November sudah mulai lagi. Konstruksi sudah selesai 7,6 km," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, 27 km dari ruas jalan tol ini dibiayai oleh APBN dan APBD. "Sisanya akan diberikan investor. Kita berharap nanti bulan depan, April sudah selesai " kata Jokowi.
Untuk pembebasan lahan, Jokowi mengatakan telah selesai 85 persen dari total 99,02 km. Memang masih ada sekitar 15 persen lahan yang belum dibebaskan, tapi Jokowi optimistis akan terselesaikan.
"Kita harapkan seluruhnya jalan tol dari Balikpapan menuju Samarinda ini selesai pada tahun 2018," tutur Jokowi.
Turun Ke Lapangan Untuk Selesaikan Masalah
Sebetulnya, Jokowi menuturkan, beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur kadangkala bukan hal yang terlalu sulit, tapi kalau tidak diselesaikan secara detil tidak akan tuntas.
Seperti yang dialami jalur tol ini yang harus melakukan pembebasan lahan TNI dan juga lahan pembebasan hutan.
Kalau pimpinan tidak mau turun ke lapangan tentunya persoalan berhenti di sini, tidak terselesaikan. "Kenapa lalu saya ke lapangan? Karena itu pasti saya akan dengar kesulitan-kesulitannya yang ada di lapangan dan itu yang kita selesaikan," ujar Jokowi.
Seperti permasalahan lahan dengan TNI, dirinya hanya menelpon Panglima TNI dan urusannya selesai.
Masalah lahan hutan misalnya, berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan urusan pun beres. "Itu makanya perlunya turun ke lapangan," ujar Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. (Ilyas I/Ahm)
