PDIP: Kehadiran Ahok di Peluncuran Buku Mega Tak Terkait Pilkada

Wasekjen PDI Ahmad Basaran mengatakan kedatangan Ahok atas inisiatif sendiri tanpa undangan.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 25 Mar 2016, 07:22 WIB
Gubernur Ahok menerima buku dari Megawati di Gedung Arsip, Jakarta, Rabu (23/3/2016) malam. (Liputan6.com/Delvira Chaerani Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada acara peluncuran buku Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Ia mengatakan, kedatangan Ahok atas inisiatif sendiri tanpa undangan.

‎"Peluncuran buku dan kehadiran Ahok tak ada kaitannya dengan pilkada. Ahok itu tidak diundang, makanya Bu Megawati kaget dia datang. Karena tak ada undangan. Tapi itu etika orang timur sebagai negarawan tidak mungkin tamu yang datang diusir," kata Basarah di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Dalam acara tersebut Megawati memang sempat menyindir mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Basarah menilai, kedatangan Ahok lantaran kapasitasnya sebagai Gubernur DKI. 

"Perihal buku saya kira kaitannya dalam kapasitas dengan gubernur. Jabatan gubernur itu PDIP kan masih tanggung jawab Pemda DKI karena dia diusung PDIP juga. Pemberian buku, diusulkan penulis. Lalu Bu Mega menyetujui," ujar dia.

Namun demikian, Basarah memastikan jika hubungan antara Megawati dengan Ahok baik-baik saja meskipun mantan bupati Belitung Timur itu telah menyatakan diri maju melalui jalur independen.

"Secara personal kan tidak ada masalah Ahok-Mega dan PDIP yang lain. Tapi kita pisahkan hubungan pribadi dan hubungan organisatoris dan hubungan politik," ucap Basarah.

Untuk itu, Ketua Fraksi PDIP di MPR ini kembali menekankan kehadiran Ahok dalam acara peluncuran buku Megawati tersebut tak ada kaitannya dengan dukung mendukung Pilkada DKI tahun depan.

"Tidak ada urusannya dengan pilkada, pilkada kan sudah yang diumumkan termasuk DKI masih dalam proses tahap penjaringan. Kita kan punya mekanisme punya prosedur dan punya aturan main. Tidak ada daerah yang kita istimewakan. Keputusan siapa calon kepala daerah saatnya," Basarah menandaskan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya