Liputan6.com, Jakarta - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto menyambangi KPK terkait rencana dilanjutkannya Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang oleh pemerintahan Jokowi-JK. Ada catatan dari KPK terhadap Kemenpora terutama kesalahan prosedur yang menyebabkan P3SON di era dulu menjadi 'ladang' korupsi sejumlah pihak.
"Ada beberapa catatan dari KPK, mohon kesalahan penyimpangan prosedur seperti dulu jangan sampai terulang kembali," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Karena itu, kata Gatot, pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk pendampingan. Salah satu di antaranya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Makanya kita hadirkan BPKP untuk berikan pendampingan sejak awal," ucap dia.
Gatot mengatakan, sejauh ini, presiden memang belum memutuskan apakah proyek P3SON yang menjerat sejumlah orang dalam kasus korupsi itu dilanjutkan atau tidak. Sebab, kajian yang dilakukan tim pemerintah masih dilakukan sampai saat ini.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi tim kami khususnya dengan Kementerian PUPR, BPKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM akan berikan alternatif pada Presiden saat rapat terbatas nanti. Misalnya alternatif berdasarkan kajiannya seperti ini dan seterusnya," ujar dia.
Dari kajian yang dipaparkan itu, lanjut dia, Jokowi akan menilai dan memutuskan apakah berlanjut atau tidak proyek P3SON tersebut. Atau justru P3SON itu berubah menjadi sekolah atlet biasa atau hanya menjadi sport science activity.
"Itu nanti Presiden yang akan menentukan. Karena kajian masih berlangsung. Kita harapkan semua akan tuntas dalam beberapa minggu ke depan," kata Gatot.
Khusus untuk masalah anggaran, menurut Gatot, semua tergantung keputusan presiden. Jika memang proyek tersebut dilanjutkan, maka besaran dana yang dibutuhkan sudah bisa diperkirakan.
Gatot mengatakan, satu yang jelas, jika memang dilanjutkan, maka proyek Hambalang itu bukan untuk ajang ASEAN Games 2018. Sebab, pembangunannya paling cepat baru akan dimulai pada 2017.
"Masalah anggaran tergantung arahan presiden. Kalau presiden katakan harus dilanjutkan berarti sudah ada gambaran kira-kira berapa. Tapi yang jelas tidak dalam waktu dekat untuk ASEAN Games. Kan itu 2018. Taruhlah misalnya, (pembangunan) ini bisa dilakukan paling cepat 2017," kata Gatot.
Presiden Joko Widodo, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin menyelamatkan proyek P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON yang terhenti pembangunannya karena menjadi 'lahan' korupsi tersebut.
Sebelum dilanjutkan, Presiden memerintahkan 3 hal. Pertama, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.
Kedua, Jokowi akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum.
