Liputan6.com, Jakarta - Keputusan soal investor yang akan mengembangkan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, akan diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelabuhan tersebut merupakan pengganti Pelabuhan Cilamaya yang batal dibangun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui memang ada surat dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan soal rencana pembangunan pelabuhan tersebut oleh investor Jepang. Namun keputusannya akan ditentukan dalam ratas di Istana Negara.
"Iya surat Pak Jonan sudah dikirimkan dan itu tentu harus ada keputusan yang lebih lanjut. Kita nanti adaratas yang nanti akan diputuskan bagaimana tentang pembangunan pelabuhan tersebut," ujarnya di Jakarta, Senin (28/3/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, dalam ratas tersebut nantinya akan dibahas besaran pendanaan yang diperlukan untuk membangun pelabuhan di Jawa Barat bagian utara ini. Jika investasinya terlalu mahal dan ada pihak yang tertarik untuk itu, maka pemerintah akan segera memberikan keputusan.
"Kalau memang membutuhkan pinjaman Jepang. Jadi sekarang ini masih nunggu ratas," kata dia.
Setelah ada keputusan dalam rapat tersebut, lanjut Sofyan, baru nantinya proyek tersebut akan masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau biasa disebut Blue Book. "Kita akan mempertimbangkan untuk memasukkan ke Blue Book," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memberikan penawaran kepada investor Jepang perihal kelanjutan proyek Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat. Tawaran baru diajukan pemerintah Indonesia kepada Jepang karena adanya perubahan lokasi Pelabuhan Cilamaya. Rencananya pelabuhan akan berpindah ke Subang, Jawa Barat.
Tawaran disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan saat menggelar kunjungan kerja ke Jepang di akhir 2015. Jepang, merupakan negara yang menyatakan minat untuk menggarap Pelabuhan Cilamaya.
Plt Dirjen Perhubungan Laut Umar Aris mengungkapkan, selain menggelar kunjungan langsung ke Jepang, Menteri Jonan juga telah melayangkan surat ke Pemerintah Jepang perihal keputusan Indonesia untuk menggeser lokasi Pelabuhan Cilamaya.
"Sudah bersurat ke pemerintah Jepang, lebih tepatnya ke Menteri Transportasi di sana. Kami mencoba tawarkan proyek, jadi kita sedang menunggu jawabannya, maksimal akhir bulan ini sudah ada kepastiannya," kata Umar.
Pergeseran lokasi dilakukan setelah Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meninjau langsung lokasi Pelabuhan Cilamaya bersama beberapa menteri beberapa waktu lalu. Banyaknya pipa milik Pertamina di bawah laut, menjadi penyebab lokasi pembangunan pelabuhan bergeser. (Dny/Gdn)
