Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menyiapkan program bagi masyarakat miskin jelang Idul Fitri. Melalui program ini, masyarakat miskin bisa membeli daging sapi dan ayam jelang dengan harga murah.
Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, Didi setiabudi mengatakan, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, jelang Idul Fitri harga daging sapi dan ayam selalu melonjak.
Agar masyarakat kurang mampu tetap bisa membeli kedua bahan pangan tersebut, maka Pemda akan memberikan subsidi.
"Kita punya program harga murah untuk masyarakat miskin, itu komoditasnya daging sapi dan daging ayam. Rencananya dilaksanakan di H-5, H-3 dan H-2," ujar dia di Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Dia menjelaskan, besaran subsidi yang akan diberikan yaitu sebesar Rp 50 ribu per kg untuk daging sapi dan Rp 15 ribu-Rp 20 ribu per kg untuk daging ayam. Pemda akan memberikan subsidi untuk daging sapi dan ayam masing-masing satu ton.
Baca Juga
Advertisement
"Kita belum tahu harganya nanti berapa, sekarang masih gonjang-ganjing. Tapi misalnya harga Rp 90 ribu, kita berikan subsidi Rp 50 ribu, berarti harga jual hanya Rp 40 ribu. Itu untuk daging sapi. Untuk ayam, kalau nanti harganya Rp 30 ribu, subsidinya Rp 15 ribu-Rp 20 ribu, berarti harga hanya setengahnya dari itu," jelas dia.
Didi mengatakan, pihaknya belum menghitung secara pasti besaran anggaran yang akan dialokasi untuk subsidi ini. Namun, subsidi daging sapi dan ayam ini akan diberikan per satu kepala keluarga (KK) miskin.
"Anggarannya belum kita hitung totalnya, tapi cukup besar. Kita masih tunggu data dari tingkat kelurahan. Kalau sudah ada datanya baru kita kalikan Rp 50 ribu. Satu KK nanti pilih mau ayam atau daging, cuma bisa beli 1 kg saja," kata Didi.
Didi mengungkapkan, KK miskin yang berhak mendapatkan daging sapi dan ayam murah ini akan diajukan oleh masing-masing kelurahan. Dengan demikian, daging sapi dan ayam ini tidak bisa dibeli oleh KK yang tidak terdaftar.
"Mekanismenya koordinasi dengan kelurahan yang akan memberikan informasi KK mana saja yang bisa mendapatkan. Kita koordinasi dengan daerah dulu. Kita punya peta ketahanan pangan di mana masyarakat kurang mampu ada di sana. Nanti kita sampaikan ke wilayah masing-masing untuk diusulkan ke kita," ujar dia. (Dny/Ahm)
