Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahap audit teknis proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat. Ada 4 saran yang diberikan oleh lembaga antirasuah itu.
"Pertama, tim ini harus melibatkan para ahli di bidang masing-masing sehingga hasil komprehensif," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Kedua, lanjut Basuki, tim diminta menyusun jadwal dan tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi dengan seksama. "Harapanya agar setiap kinerja terukur," kata Basuki .
Saran ketiga, kata Basuki, KPK meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain evaluasi soal Amdal, IMB, dan izin lain.
"Sementara saran terakhir, KPK meminta tim yang berisi para ahli bisa beri rekomendasi terhadap penyelamatan aset," ujar Basuki.
Baca Juga
Advertisement
Pertemuan dengan perwakilan KPK terjadi pada 28 Maret lalu. Pihak pemerintah diterima 2 Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Alexander Mawarta, serta 3 Deputi KPK.
"Yang jelas KPK mendukung rencana pemanfaatan aset negara di Hambalang. Jadi kalau mau dilanjutkan, itu domain pemerintah," imbuh Basuki.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, ada sejumlah maladministrasi dari Proyek P3SON Hambalang yang mangkrak.
"Memang sejak awal ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh bupati, misal Amdal belum ada, lalu izin IMB 3 lantai tapi bangunan sudah 6 lantai, dan beberapa hal lainnya," kata Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta.
Pramono juga menuturkan, anggaran untuk pembangunan proyek yang jalan di tempat itu sudah menghabiskan Rp 536 miliar. Karena itu, Presiden Jokowi, memerintahkan jajarannya untuk mempelajari masalah ini dengan hati-hati.
"Ditugaskan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menpora untuk aprraisal atau audit menyeluruh secara teknis, mana aset yang bisa diselamatkan dan mana yang sudah tak bisa diselamatkan," tutur Pramono.
Dalam rapat tentang Hambalang, hadir juga Ketua BPK Harry Azhar Azis. Dia menjelaskan tentang audit investigasi BPK tentang proyek tersebut pada 2012 lalu.
"Hasil audit investigasi BPK di tahun 2012 itu kita mencatat sekitar Rp 243 miliar kerugian negara dan di 2013 pada waktu itu Rp 463 miliar kerugian," terang Harry Azhar.
Harry Azhar juga menambahkan pihaknya mengapresiasi sikap Presiden yang mau menyelamatkan aset Hambalang.
