Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai, tanggapan Dirjen Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji terhadap evaluasi wapres Jusuf Kalla (JK) soal kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa membuat gaduh dan tidak tepat.
Dari tanggapan itu, kata Daniel, ada semacam tuduhan bahwa JK bagian dari pihak-pihak yang ingin melemahkan KKP. Padahal, lanjut dia, wapres melakukan kunjungan ke Maluku dan Sulut atas perintah langsung presiden.
Sebelumnya, JK mengevaluasi kinerja KKP, khususnya soal moratorium dan hasil ekspor yang menurun. Kemudian, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menanggapi surat JK melalui Dirjen Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji.
Dalam tanggapannya, Narmoko menduga ada pihak yang selama ini menikmati kekayaan sumber daya perikanan secara ilegal.
Narmoko juga menilai ada pihak yang sedang menyusun kekuatan dengan menggunakan berbagai modus. Salah satunya untuk melemahkan KKP dalam memerangi pencurian ikan di laut nusantara.
"Sikap dan pernyataan Narmoko sama saja sedang membangkang perintah presiden dan mengadu domba wapres dengan presiden," tegas Daniel pada Liputan6.com, Kamis (31/3/2016).
Baca Juga
Advertisement
Daniel juga meminta, agar setiap aparatur pemerintah tidak ikut membuat gaduh dengan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Sebab, nyatanya Narmoko saat itu mendampingi wapres dan melihat fakta tentang hancurnya perikanan di Bitung, Sulawesi Utara.
"Jangan dianggap semua pelaku perikanan sebagai penjahat politik yang harus divonis mati, bahkan tanpa bukti dan pengadilan," tegas Daniel.
Politikus PKB itu menyarankan agar hal ini tidak terulang lagi. Karena, apa yang dilakukan Wapres saat itu adalah membela kapal-kapal yang 100 persen kepemilikanya dimiliki oleh orang Indonesia.
"Bayangkan berapa ratus awak kapal yang menganggur karena persoala moraturium ini, lalu apa solusi KKP. lagi-lagi yang dirugikan rakyat di bawah," tandas Daniel.
